LKPJ Gubernur 2025, DPRD Jatim Soroti Kinerja BUMD hingga Pertumbuhan Ekonomi

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Timur menyoroti LKPJ Gubernur 2025 dalam rapat paripurna, meminta evaluasi berbasis kondisi riil, bukan sekadar statistik.
• Fraksi PKS melalui Harisandi Savari mengkritik dominasi angka yang dinilai bisa mengaburkan efektivitas program.
• Kinerja BUMD dinilai stagnan dan belum optimal dalam meningkatkan PAD.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim menyoroti sejumlah indikator kinerja utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 dalam Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026). 

DPRD meminta Pemprov tidak terjebak dalam statistik dan angka dalam LKPJ melainkan harus memaparkan kondisi riil di lapangan. 

Sorotan semacam ini diantaranya muncul dari Fraksi PKS DPRD Jatim. Ini disampaikan melalui Juru Bicara mereka Harisandi Savari.

Ia menyebut bahwa Dominasi Pendekatan Statistik dalam LKPJ ini berpotensi mengaburkan Substansi Permasalahan.

Menurutnya, Fraksi PKS mencermati bahwa penyajian LKPJ masih didominasi oleh narasi statistik dan angka. 

“Hal ini berpotensi mengaburkan evaluasi substantif terhadap efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah," katanya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni dan dihadiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. 

Baca juga: Antisipasi Kemarau Panjang, Pemprov Jatim Perlu Siapkan Mitigasi Antisipasi Kekeringan

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi ini menjadi bagian atau tahapan dari pembahasan LKPJ Gubernur Jatim 2025 yang telah dimulai sejak beberapa waktu terakhir ini. 

Dalam catatan Fraksi PKS yang disampaikan, diantaranya menyoroti bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang dinilai belum optimal terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.

Bahkan, secara umum kinerja hasil pengelolaan BUMD dinilai stagnan. Sehingga, BUMD belum dapat dikategorikan sebagai sumber PAD strategis. 

Harisandi mengatakan, berdasarkan fakta menunjukkan bahwa BUMD belum menjadi mesin utama peningkatan PAD melainkan masih bersifat pelengkap.

"Selain itu, Rekomendasi DPRD dan tindak lanjutnya tahun 2024 menyoroti masalah klasik BUMD yaitu kontribusi terhadap PAD masih rendah," ungkap legislator dapil Madura ini. 

Meski begitu, dalam pandangan umum mereka, Fraksi PKS menyatakan tetap mengapresiasi sejumlah pencapaian yang telah dipaparkan oleh Gubernur beberapa waktu lalu.

Seperti pertumbuhan ekonomi 5,33 persen, penurunan angka kemiskinan. Disamping itu, juga mengakui keberhasilan Jawa Timur dalam meraih ratusan penghargaan nasional.