Demo Sopir Truk Soal Barcode BBM, Pertamina Patra Niaga Buka 147 Helpdesk di Jatim

Ringkasan Berita:

• Sopir truk keluhkan kendala QR Code BBM subsidi di lapangan
• Pertamina buka 147 helpdesk untuk percepatan verifikasi
• Lima tuntutan disampaikan, termasuk penghapusan barcode BBM

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menampung aspirasi sopir truk terkait penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat, Rabu (29/4/2026). 

Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai masukan, mulai dari kendala teknis di lapangan hingga harapan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat aktivitas distribusi barang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

"Penerapan QR Code dalam program Subsidi Tepat merupakan kebijakan pemerintah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi, baik Biosolar maupun Pertalite, tepat sasaran dan digunakan oleh pihak yang berhak," kata Ahad, Kamis (30/4/2026).

Baca juga: Kantor Pertamina di Jagir Surabaya Dikepung Ratusan Sopir Truk, Protes Barcode BBM hingga Tarif Tol

Sistem QR Code untuk Cegah Penyalahgunaan

Dalam hal ini, Pertamina bertindak sebagai pelaksana distribusi sesuai penugasan dari pemerintah. Ahad juga menambahkan, aksi yang dilakukan para sopir merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan perhatian dari pelanggan.

"Pertamina memandang hal ini secara positif dan berkomitmen untuk terus mendengarkan serta menindaklanjuti setiap masukan yang ada, dengan menghadirkan solusi sesuai kewenangan demi meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pelanggan," jelas Ahad.

Terkait QR Code yang mengalami kendala atau tidak dapat digunakan untuk bertransaksi, sistem secara berkala melakukan pemantauan terhadap data kendaraan yang terdaftar serta pola penggunaan QR Code di SPBU.

Sistem juga mendeteksi adanya anomali transaksi, seperti pengisian dalam volume besar dalam waktu berdekatan atau pengisian di beberapa SPBU berbeda dalam waktu singkat.

Imbauan Daftar Ulang Data Kendaraan

"Kondisi tersebut dapat menjadi penyalahgunaan QR Code oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga memerlukan proses verifikasi ulang," lanjut Ahad.

Untuk melayani kebutuhan sopir truk yang mengalami kendala pada QR Code saat bertransaksi, Pertamina telah membuka 147 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali QR Code agar dapat digunakan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Sebagai informasi, terdapat 119 kendaraan yang melakukan pendaftaran ulang untuk pengaktifan QR Code. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,1 persen atau 87 kendaraan telah berhasil menyelesaikan proses pendaftaran ulang. Sementara itu, 26,9 persen atau sekitar 32 kendaraan masih belum berhasil memperoleh QR Code.

Kendala yang dihadapi beragam, antara lain nomor polisi yang belum terdaftar, QR Code yang terhapus, serta perlunya revisi data kendaraan.

"Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan data kendaraan yang sesuai. Proses pendaftaran dirancang sederhana agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM subsidi tanpa kendala, sehingga layanan dapat dinikmati secara lancar dan aman," terang Ahad.

Melalui berbagai upaya tersebut, Pertamina tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan distribusi energi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Sementara itu, dalam aksi demo yang dilakukan di depan kantor Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus di Jalan Jagir, Rabu (29/4/2026), Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) Angga Firdiansyah, menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi konkret.

"Terdapat lima poin tuntutan utama yang dibawa dalam aksi kali ini," ujar Angga.

Pertama, hapus barcode BBM Bersubsidi. Mereka menilai sistem barcode gagal total dan justru menyulitkan sopir.

Kedua, stop kriminalisasi sopir. Menghentikan tuduhan penimbunan BBM bagi sopir yang membawa bekal logistik ke luar pulau.

Ketiga, hapus pungli operator SPBU. Memberantas praktik jual beli barcode ilegal di SPBU.

Keempat, turunkan tarif tol, menuntut penyesuaian tarif tol bagi angkutan logistik kelas 2 keatas.

Kelima, tangkap mafia BBM, meminta aparat menindak tegas oknum industri yang menyedot jatah BBM subsidi rakyat.