Hardiknas 2026, DPRD Jatim Ungkap Masih Ada Ketimpangan Pendidikan di Jawa Timur

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan di Jawa Timur, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah, baik dari sisi distribusi guru, fasilitas, maupun akses teknologi.
• Meski jumlah guru mencapai ratusan ribu dan anggaran pendidikan besar, efektivitas penggunaan dana serta pemerataan kualitas dinilai belum optimal dan perlu perbaikan sistem yang lebih terintegrasi.

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jatim mengungkap masih ada ketimpangan dalam dunia Pendidikan saat ini.

Itu seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono.

Deni membenarkan memang masih ada ketimpangan kualitas pendidikan, hingga tantangan digital di Jawa Timur dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026.

Dia menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi secara menyeluruh agar sistem pendidikan lebih merata dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Hardiknas ini harus jadi refleksi, karena kualitas pendidikan kita belum merata di semua wilayah,” kata Deni, Sabtu (2/5/2026). 

Baca juga: Peringati May Day 2026-Hardiknas, Mahasiswa Ponorogo Suarakan Keresahan Buruh dan Dunia Pendidikan 

Sekretaris PDI Perjuangan Jatim ini mengungkapkan, Jawa Timur memiliki skala pendidikan yang sangat besar dengan ratusan ribu tenaga pengajar. Berdasarkan data terbaru, jumlah guru di Jawa Timur mencapai sekitar 345.454 orang yang tersebar dari jenjang SD hingga SMK.

“Jumlah guru kita besar, tapi distribusinya belum sepenuhnya merata antara kota dan daerah,” ungkap Deni. 

Selain itu, jumlah satuan pendidikan dasar di Jawa Timur juga sangat banyak dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ribuan sekolah dasar dengan jutaan siswa menjadi bagian dari sistem pendidikan di provinsi ini.

“Skala yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas yang merata, tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ucap Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim ini. 

Dari sisi pemerataan mutu, Deni menilai kesenjangan masih terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Akses terhadap fasilitas belajar, tenaga pendidik berkualitas, hingga dukungan teknologi menjadi faktor utama yang membedakan.

“Sekolah di kota relatif lebih siap, sementara di beberapa daerah masih kekurangan sarana dan guru,” kata dia. 

Alumnus Antropologi Sosial Universitas Airlangga ini juga mengungkap besarnya anggaran pendidikan di Jawa Timur yang mencapai sekitar Rp9,9 triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025. Namun, dia menilai efektivitas penggunaan anggaran masih perlu diperkuat agar berdampak langsung pada peningkatan kualitas.

“Anggaran sudah besar, tapi harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan sekolah dan siswa,” tegas Deni. 

Dalam aspek sistem, dia melihat masih ada tantangan koordinasi antarlevel pemerintahan. Kebijakan pendidikan antara provinsi dan kabupaten/kota perlu diselaraskan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.