Optimalisasi PAD, DPRD Jatim Dorong Transformasi DABN Jadi BUMD Baru

Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan mendasar yang belum terselesaikan, antara lain terkait aspek legalitas, kejelasan konsesi, serta model bisnis yang belum matang dan teruji. 

Kondisi ini menimbulkan risiko yang tidak kecil apabila pengembangan DABN dilakukan tanpa perencanaan yang komprehensif dan dasar hukum yang kuat. Di sisi lain, Pansus menilai bahwa mempertahankan DABN dalam kondisi status yang tidak jelas justru berpotensi lebih merugikan, karena tidak memberikan kepastian arah pengembangan dan tidak mampu mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. 

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono sebelumnya telah mencatat rekomendasi terkait dengan dorongan Spin-off DABN ini.

Sebagai informasi, Spin-off adalah strategi perusahaan memisahkan unit bisnis menjadi entitas independen baru.

Namun, Adhy Karyono menegaskan bahwa hal ini perlu melihat regulasi.

"Tetapi memang harus bertahap dan sesuai dengan regulasi," jelas Adhy disela rapat paripurna belum lama ini.