Nasib 1.000 GTT Ponorogo Tak Masuk Dapodik, DPRD Desak Pemkab Segera Bertindak

Forum GTT Ponorogo mengeluhkan nasib sekitar seribuan guru honorer yang hingga kini belum masuk dalam Dapodik. Mereka mengaku keberadaannya seolah “ada tapi tak diakui” karena tak tercatat dalam sistem pendidikan nasional, meski sudah bertahun-tahun mengabdi di sekolah.

“Kami minta pemerintah daerah (Pemkab Ponorogo) membuka akses dapodik,” terang

Ketua Forum GTT Ponorogo, Mafud Danuri.

Agar, jelas dia, 1000 an GTT yang aktif mengajar bisa lmemperoleh pengakuan administrasi dan mengikuti berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.

“Kalau memang anggaran daerah terbatas, kami siap tidak menerima insentif. Tapi minimal kami bisa masuk Dapodik dulu, supaya keberadaan kami diakui dan bisa merasakan program pemerintah,” ujar Mafud, guru GTT di SMPN 1 Slahung.

Dia menjelaskan, kran akses masuk ke Dapodik telah ditutup 2020 lalu. Akibatnya, banyak guru honorer yang sudah mengajar sejak 2018 tak bisa mengikuti program pemerintah yang diperuntukkan untuk guru.

“Seperti PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) maupun sertifikasi karena tidak terdata dalam sistem pendidikan nasional,” ujar Mafud.

Dia berharap minimal kran pendaftaran Dapodik dibuka. Hal itu sebagai penghargaan terhadap GTT yang telah mencurahkn waktunya untuk siswa.

“Sebagai penghargaan terhadap kami. Kami tidak menuntut apapun ke Pemkab. Kalau anggaran tembok. Saya sebagai ketua siap tidak menerima apapun dari kabupaten maupun daerah. Tapi kami mohon diperhatikan,” tegasnya.

Desakan Mafud sebagai ketua Forum GTT bukan tanpa sebab. Lantaran Dapodik menurutnya adalah kunci keguruan saat ini,

“Jika ada program-program kami bisa mengikuti. Sertifikasi, PPG atau lainnya. Sekarang kami hanya bisa gigit jari melihat rekan yang telah masuk dapodik bisa menikmatinya,” urainya.

Mafud sendiri menyatakan telah 5 tahun bekerja sebagai GTT. Selama 5 tahun pila gaji yang diterima sedikit. Mafud pun tak sendiri, ada 1.000 an lainnya.

“Kami sudah sowan ke dinas , ke bu Plt Bunsa Lisdyarita. Tapi katanya belanja pegawai sudah lebih. Kalau itu, kami siap tidak menerima insentif,” terangnya.