Protes Soal Shuttle dan Bentor, Ratusan Tukang Becak dan PKL Kebonsari Wadul ke DPRD Tuban

Ringkasan Berita:

• Penghapusan Shuttle: Kendaraan pengumpan (shuttle) resmi dilarang beroperasi di jalur wisata religi Sunan Bonang.
• Penertiban Bentor: Kepolisian dan Dishub akan melakukan tindakan tegas terhadap becak motor yang menyalahi aturan trayek dan izin.
• Realisasi Segera: Kesepakatan berlaku mulai 2 Juni 2026.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Ratusan tukang becak dan pedagang kaki lima (PKL) Parkiran Kebonsari, Kabupaten Tuban, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Tuban, Jalan Teuku Umar, Selasa (2/6/2026).

Sebelum menyampaikan tuntutan, massa melakukan long march dari Terminal Wisata Kebonsari menuju Gedung DPRD Tuban dengan mengayuh becak.

Sesampainya di lokasi, para demonstran membentangkan sejumlah spanduk dan banner berisi tuntutan. Di antaranya bertuliskan "Shuttle Maling Kenapa Dilindungi" serta "DLHP Kebijakanmu Plin-plan".

Massa juga membawa keranda berwarna hijau bertuliskan "Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un DLHP/Dishub Tuban".

Baca juga: Perempuan Asal Bojonegoro Tertangkap Curi Rokok dan Uang di Tuban, Pemilik Toko Pilih Memaafkan

Tuntutan Utama: Hapus Shuttle dan Tertibkan Bentor

Selain itu, terlihat foto tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Tuban, yakni Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Kepala DLHP Tuban Anthon Tri Laksono, serta Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji.

Dalam aksi tersebut, para demonstran menyuarakan tuntutan melalui orasi. Mereka juga melakukan aksi teatrikal dengan mensholati keranda dan menaburkan bunga di atasnya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Usai berunjuk rasa, perwakilan massa melakukan mediasi bersama Komisi I DPRD Tuban dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Koordinator Tukang Becak dan PKL Kebonsari, Teguh Suyono, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penagihan komitmen yang sebelumnya pernah disampaikan Pemerintah Kabupaten Tuban terkait penataan kawasan wisata religi Sunan Bonang.

Menurutnya, terdapat dua tuntutan utama yang akhirnya disepakati dalam pertemuan tersebut, yakni penghapusan Shuttle serta penertiban becak motor (bentor).

"Alhamdulillah, dibantu oleh Dewan terjadi kesepakatan atau MOU. Dua tuntutan kami disepakati, yaitu penghapusan shuttle dan penertiban bentor yang disepakati oleh Polres maupun dinas-dinas terkait," ujar Teguh.

Ia menegaskan, pihaknya meminta agar kesepakatan tersebut segera direalisasikan mulai hari ini.

Teguh mengaku keberadaan shuttle dan bentor berdampak besar terhadap pendapatan para tukang becak dan pedagang di kawasan Kebonsari.

"Dampaknya penghasilan kami menurun karena tidak adanya bus yang masuk dan parkir wisata Kebonsari. Akhirnya tidak ada bus ziarah. Pendapatan kami turun hingga 90 persen," imbuhnya.

Ia juga menegaskan akan kembali melakukan aksi serupa bahkan lebih besar, apabila kesepakatan yang telah dibuat tidak dijalankan.