Sopir Truk Antre Hingga 3 Jam, DPRD Tuban Minta Evaluasi Distribusi Solar Subsidi

Ringkasan Berita:

• Antrean panjang kendaraan pengangkut barang terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Tuban dalam sepekan terakhir.
• Pertamina Patra Niaga memastikan stok Bio Solar aman dan antrean dipicu peningkatan kebutuhan pasca libur Iduladha.
• DPRD Tuban menilai kondisi di lapangan bertolak belakang dengan klaim stok aman dan meminta evaluasi distribusi solar subsidi.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Antrean panjang kendaraan pengangkut barang dan truk terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Tuban dalam beberapa hari terakhir.

Para sopir harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Bio Solar, Selasa (2/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (1/6/2026), antrean kendaraan terjadi di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Merakurak. Sejumlah truk tampak mengular hingga ke bahu jalan.

Salah seorang sopir truk pengangkut jagung asal Kecamatan Kerek, Wahyudi (47), mengaku harus mengantre hampir tiga jam untuk mendapatkan solar.

"Sudah hampir tiga jam," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Menurut Wahyudi, kondisi serupa tidak hanya terjadi di satu SPBU, tetapi juga di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Tuban. Antrean panjang tersebut mulai dirasakan sejak sekitar satu pekan terakhir atau sejak akhir Mei 2026.

"Di mana-mana antre semua. Sudah sekitar satu minggu," imbuhnya.

Baca juga: Antrean Solar Mengular di Tuban, Sopir Truk Menunggu Berjam-jam, Distribusi Barang Ikut Terdampak

Pertamina Pastikan Stok Bio Solar Aman

Menanggapi kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga membantah adanya kelangkaan Bio Solar di Kabupaten Tuban. Perusahaan memastikan stok BBM subsidi tersebut dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa antrean yang terjadi, dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan Bio Solar pasca libur panjang Iduladha serta adanya beberapa SPBU yang masih menunggu kedatangan pasokan dari Terminal BBM.

"Pertamina telah mengoptimalkan distribusi dengan memprioritaskan pengiriman BBM ke sejumlah SPBU yang mengalami peningkatan antrean. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi dan kondisi penyaluran kembali normal," kata Ahad.

Ia menambahkan, Pertamina terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan Biosolar tetap tersedia dan terdistribusi dengan baik.

Namun saat dimintai data perbandingan alokasi dan realisasi penyaluran Biosolar di Kabupaten Tuban antara tahun sebelumnya dengan tahun 2026, pihak Pertamina belum memberikan keterangan lebih lanjut.

DPRD Tuban Pertanyakan Kondisi di Lapangan

Sementara itu, kondisi antrean solar dan klaim pertamina mendapat sorotan dari Anggota Komisi III DPRD Tuban, Luqmanul Hakim. 

Menurutnya, klaim stok aman perlu dibuktikan dengan kondisi di lapangan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Masyarakat membutuhkan, tapi tidak juga mendapatkan. Ya paradoks. Di satu sisi diklaim aman, tapi di lapangan masih terjadi antrean. Berarti kan tidak sesuai dengan kenyataannya," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Lucky menilai dampak terbesar dari sulitnya mendapatkan solar, dirasakan oleh masyarakat kecil seperti sopir truk yang setiap hari bekerja mengangkut barang, nelayan yang melaut, hingga petani yang membutuhkan BBM untuk mengairi sawahnya.

"Ketika solar belum didapat, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan solar subsidi sudah menjadi ancaman terhadap aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, DPRD meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Terlebih saat ini tengah masuk musim tanam di wilayah Kabupaten Tuban menjadikan meningkatnya kebutuhan solar di sektor pertanian. Untuk itu Lucky mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM subsidi.

"Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi solar bersubsidi, mulai dari pengawasan, pendataan penerima, hingga mekanisme penyaluran di lapangan," pungkasnya.