Punya Anggaran Rp 400 M, Pemkab Sediakan Perawat dan Dokter Sendiri-sendiri untuk Warga Miskin

Ringkasan Berita:

• Program kesehatan dari Pemkab Jember untuk warga miskin
• Gagasan untuk pendampingan dokter dan perawat sendiri-sendiri bagi mereka
• Anggaran yang digelontorkan

TRIBUNJATIM.COM - Warga miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur kini tak perlu risau soal masalah kesehatan.

Pasalnya, mereka kini mendapat pendampingan dokter dan perawat sendiri-sendiri.

Hal ini seiring dengan program home care yang digagas Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jember. 

"Pusat punya program UHC (Universal Health Coverage). Akan di-connect-kan dengan program home care di Jember. Konsepnya adalah dokter bagi masyarakat miskin," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Regar Jeane, Kamis (12/2/2026).

Baca juga: Lala Sesak Napas Tidak Bisa Cuci Darah, BPJS Kesehatan Mendadak Dinonaktifkan, Datanya Berubah

Untuk program ini, Pemkab Jember telah mengalokasikan anggaran Rp 400 miliar.

Pemkab sudah menyebarkan sebanyak 1.200 tenaga kesehatan, terdiri dari bidan dan perawat untuk program home care warga miskin tersebut. Setiap desa, ada 5 hingga 7 nakes yang bertugas.

Mereka ditempatkan di puskesmas terdekat.

"Ada 60 puskesmas yang akan jadi titik penempatan nakes," katanya, melansir dari Kompas.com.

Tekan Angka Stunting dan Kematian Ibu Hamil

Sasaran program home care ini adalah ibu hamil untuk menekan angka stunting dan kematian pada ibu hamil.

Selain itu juga warga lansia, disabilitas, tokoh masyarakat dan warga miskin yang punya riwayat penyakit tertentu. 

Rencananya, program home care ini resmi akan di-launching pada bulan Ramadhan mendatang.

Saat ini, camat, lurah dan pada kepala desa di seluruh Jember sedang mendata warga yang menjadi sasaran program tersebut. 

"Sekarang lgi didata camat dan lurah sasaran-sasaran itu. Bagaimana kalau tak terdata? Ada (program) Wadul Guse," kata Regar.

Sementara itu, pada akhir Februari ini, semua mobil dinas akan ditarik untuk mem-backup program home care. Ada sekitar 70 kendaraan dinas yang akan diterjunkan untuk mendukung program tersebut.

Sementara itu, ratusan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) di wilayah Malang Raya justru dinonaktifkan, menurut catatan BPJS Kesehatan Cabang Malang.