Dukung Program MBG, Universitas Jember Kaji Mendalam Pendirian Satuan Pelayanan Gizi

Ringkasan Berita:

• Status Saat Ini: Tahap kajian internal (Akademis, Keamanan, & Ekonomi).
• Kekuatan Internal: Ahli gizi, teknologi pangan, dan pakar kuliner halal.
• Standar Operasional: Wajib menerapkan HACCP dan Zero Accident.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pihak Universitas Jember (Unej) masih perlu mengkaji rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kampus tersebut.

Namun sampai Mei 2026, tidak ada surat penunjukan pendirian SPPG di kampus yang dikenal dengan sebutan Kampus Tegalboto itu.

"Kalau tentang keharusan sampai saat ini belum ada surat resmi. Pernyataan dari BGN (Badan Gizi Nasional) itu masih imbauan. Pada prinsipnya Unej sangat terbuka, dan tentu saja bisa berperan dalam menyukseskan program nasional, termasuk makan bergizi gratis di dalamnya," ujar Wakil Rektor IV Universitas Jember Bambang Kuswandi, Selasa (19/5/2026).

Unej masih perlu mengkaji lebih dalam jika harus mendirikan SPPG. Pengkajian itu antara lain dari sisi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) atau sistem manajemen yang dirancang untuk menjamin keamanan pangan,  juga dari sisi Ekonomi alias untung rugi.

Baca juga: Lima Oleh-oleh Khas Jember yang Paling Diburu Wisatawan, Suwar-suwir hingga Prol Tape Legendaris

Fokus pada Keamanan Pangan dan Kehalalan

Jika pun harus mendirikan SPPG, Bambang menyebut, Unej telah memiliki beberapa pendukung, seperti ahli di bidang gizi dan juga pangan. 

Sebab Unej memiliki Program Studi (Prodi) Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, juga Prodi Teknologi Hasil Pangan di Fakultas Teknologi Pertanian.

"Dari sisi kehalalan, kami juga punya praktik Zona Kuliner Halal di FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis). Tentu kajian-kajian yang diperlukan banyak, karena jika memang nanti mendirikan SPPG, tentu saja harus zero accident, termasuk rantai pasok harus aman," tegasnya.

Zero accident yang dimaksudkannya adalah tidak adanya kasus keracunan, juga makanan harus masih baik dan segar diterima oleh penerima manfaat.

Untuk Tahun 2026 ini, lanjut Bambang, wacana SPPG ini belum bisa diwujudkan karena persoalan anggaran. 

Baca juga: Menelusuri Museum Huruf Jember, Berawal dari Komunitas Kreatif hingga Jadi Ruang Sejarah Aksara

Dia mengakui untuk pembangunan satu SPPG membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 miliar hingga RP 2 miliar. 

Sementara saat ini, pihak perguruan tinggi, termasuk Unej dihadapkan pada efisiensi anggaran.

"Kalau kajian bisa dilakukan tahun ini, namun untuk realisasi jika harus mendirikan maka baru bisa dilakukan tahun depan," imbuhnya.