Yayasan Roushon Fikr Jombang Tolak Program MBG, Diarahkan ke Sekolah yang Layak: Kami Tak Pantas

Poin Penting : 

• Yayasan Roushon Fikr Jombang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Didin A. Sholahuddin atau Gus Didin selaku ketua yayasan bilang keputusan ini bukan bentuk penolakan atas niat baik pemerintah, melainkan sikap untuk memberi ruang bagi sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan
• Pihak yayasan mampu menanggung kebutuhan konsumsi siswa tanpa bergantung pada subsidi pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons beragam dari lembaga pendidikan.

Di Kabupaten Jombang, Yayasan Roushon Fikr memilih menolak program tersebut.

Ketua Yayasan Roushon Fikr, Didin A. Sholahuddin atau Gus Didin menegaskan keputusan itu bukan bentuk penolakan atas niat baik pemerintah, melainkan sikap untuk memberi ruang bagi sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan.

“Roushon Fikr sudah memiliki sistem dapur sendiri dengan 17 tenaga dapur yang setiap hari menyiapkan sekitar 1.300 porsi. Kalau kami ikut MBG, itu bisa mengorbankan pekerja yang sudah lama bersama kami,” ucap Gus Didin saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler pada Kamis (25/9/2025). 

Ia menambahkan, pihak yayasan mampu menanggung kebutuhan konsumsi siswa tanpa bergantung pada subsidi pemerintah.

Baca juga: Sekolah Diminta Rahasiakan Jika Terjadi Kasus Keracunan MBG, Sekda: Harus Dilaporkan

Karena itu, lebih tepat bila MBG diarahkan untuk sekolah di wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan fasilitas maupun pembiayaan.

“Kalau kami ikut menerima, justru terasa tidak pantas. Ada banyak anak-anak di desa-desa yang lebih layak menjadi prioritas,” tegasnya.

Didin juga berharap mekanisme distribusi program ini tidak semata-mata berdasar kesiapan sekolah, tetapi disusun sesuai dengan data kemiskinan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan begitu, sasaran program bisa lebih tepat dan adil.

“Pemkab Jombang punya data akurat terkait desa-desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Itu yang seharusnya jadi pijakan penentuan skala prioritas penerima MBG,” pungkas Gus Didin.

Meski menolak sejak tahap awal, Roushon Fikr tetap membuka diri jika pemerintah menyalurkan program tersebut di tahap paling akhir.

Namun, Didin menegaskan, prioritas utama tetap harus untuk siswa yang benar-benar membutuhkan.