APBD Jombang 2026 Defisit Rp 109,5 Miliar, Belanja Daerah Tembus Rp 2,6 Triliun

Poin Penting:

• Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jombang Tahun Anggaran 2026 mencatat defisit sebesar Rp 109,56 miliar.
• Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto.
• Bupati Jombang, Warsubi menekankan, arah kebijakan fiskal tahun depan mengedepankan prinsip spending better dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 mencatat defisit sebesar Rp 109,56 miliar. 

Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 dan pinjaman daerah, sehingga struktur anggaran tetap dalam kondisi seimbang.

Dari data yang diterima TribunJatim.com, total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2,49 triliun.

Komponen terbesar masih berasal dari pendapatan transfer senilai Rp 1,73 triliun atau sekitar 69,5 persen dari total pendapatan.

Rinciannya, transfer pemerintah pusat Rp 1,59 triliun dan transfer antardaerah Rp 131,49 miliar.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 760,65 miliar. Pajak daerah menyumbang porsi terbesar yakni Rp 314,04 miliar, diikuti retribusi daerah Rp 428,04 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 10,24 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 8,32 miliar.

Di sisi belanja, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun.

Belanja operasi masih mendominasi dengan Rp 1,8 triliun, disusul belanja transfer Rp 626,89 miliar, belanja modal Rp 150,06 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 18,19 miliar.

Bupati Jombang, Warsubi menekankan, arah kebijakan fiskal tahun depan mengedepankan prinsip spending better dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja. 

Prioritas diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pembiayaan program strategis daerah.

Baca juga: Gaji ASN Naik Mulai Oktober, Pemkab Jombang Tunggu PMK untuk Teknis Pembayaran

“Penganggaran disusun berbasis kinerja dengan prinsip money follows program agar setiap belanja memberi manfaat nyata,” ucapnya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jombang pada Senin (29/9/2025). 

Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp 129,69 miliar yang terdiri dari SiLPA 2025 senilai Rp 109,69 miliar dan pinjaman jangka pendek RSUD Jombang Rp 20 miliar.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 20 miliar untuk pembayaran pokok utang RSUD.

Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp 109,56 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran.

"Secara struktur, APBD Jombang 2026 tetap berada dalam posisi berimbang meskipun mengalami defisit awal. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan tinggi pada transfer pusat sekaligus menuntut optimalisasi PAD untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah ke depan," pungkasnya.