Baru 16 Dapur MBG di Jombang Beroperasi Dari Target 174, Bupati Tekankan Pentingnya Kontrol Publik

Poin penting:

• Dari 174 dapur MBG yang seharusnya beroperasi di Kabupaten Jombang, baru 16 dapur yang aktif berjalan hingga kini.
• Bupati Warsubi menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan.
• Kualitas pendidikan di Jombang harus dijaga dengan prinsip keadilan dan transparansi, termasuk menghindari pungutan liar dan memastikan hak layanan MBG terpenuhi tanpa hambatan seperti penahanan ijazah.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang ternyata belum sesuai target. Dari total 174 dapur yang seharusnya beroperasi, baru 16 dapur yang beroperasi. 

Kondisi tersebut diungkapkan Bupati Jombang, Warsubi, saat ditemui seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang pada Senin (29/9/2025).

Menurutnya, pengawasan yang melekat dari berbagai pihak mutlak diperlukan agar program nasional ini tidak menyimpang dari tujuan awal.

"Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174 di  Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, masyarakat terlibat, sekolah guru juga terlibat karena ini program Pemerintah pusat," ucap Warsubi saat dikonfirmasi awak media. 

Mantan Kepala Desa Mojokrapak ini kembali menegaskan bahwa peran publik sangat penting untuk berjalannya program MBG ini. 

“Pemkab tentu menjalankan peran sesuai porsi, tetapi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau agar program berjalan dengan baik,” ujarnya melanjutkan. 

Sejauh ini, data resmi terkait sebaran lokasi dapur MBG di Jombang masih dalam proses pendalaman.

Baca juga: Marak Kasus Keracunan, Siswa di Kota Batu Dibolehkan Tolak Santap MBG Jika Makanan Tak Layak

Sebelumnya, Bupati Warsubi juga mendapat laporan dari Dewan Pendidikan Jombang saat pertemuan di Pendopo Kabupaten pada Rabu (24/9/2025).

Laporan itu mencakup berbagai persoalan pendidikan, mulai dari dugaan pungutan liar, keterbatasan layanan MBG, hingga kasus penahanan ijazah oleh pihak sekolah.

Warsubi menegaskan, kualitas pendidikan di Jombang harus dibangun di atas asas keadilan dan transparansi.

“Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang harus dijamin bersama,” tegasnya.

Ia pun mengajak publik untuk aktif melaporkan bila menemukan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program. Warsubi percaya, kontrol sosial menjadi kunci agar MBG maupun kebijakan lain benar-benar memberi manfaat nyata bagi siswa di Jombang. 

Baca juga: Menu MBG Spageti Ditolak Ratusan Siswa di Jember Karena Berbau Aneh, SPPG Bantah Basi: Mungkin Cuka