Menuju Muktamar NU 2026: Gus Irfan Yusuf Ingatkan Independensi dari Parpol dan Politik Uang

Ringkasan Berita:

• Agenda Utama: Muktamar ke-35 NU diproyeksikan berlangsung Juni atau Juli 2026 di Jawa Timur.
• Isu Independensi: Gus Irfan Yusuf menegaskan NU harus bebas dari intervensi partai politik dan politik uang.
• Mekanisme Pemilihan: Penggunaan sistem AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) didorong untuk meminimalisasi praktik suap.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Irfan Yusuf, mengingatkan pentingnya menjaga independensi dalam pelaksanaan muktamar NU tahun ini.

Ia menegaskan agar forum tertinggi organisasi tersebut terbebas dari praktik politik uang maupun campur tangan partai politik.

Dalam keterangannya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah itu menyampaikan harapannya agar proses pemilihan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berlangsung secara bersih dan berintegritas.

Baca juga: Bantuan 300 Drum Aspal untuk Perbaikan Jalan di Jombang Belum Dipakai Akibat Terkendala Administrasi

Tolak Intervensi Politik Praktis

Menurut pria yang akrab disapa Gus Irfan ini, NU sebagai organisasi keagamaan harus mampu menentukan arah kepemimpinannya secara mandiri tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk partai politik. Ia menilai keterlibatan parpol berpotensi mengganggu independensi organisasi.

"NU sebaiknya berjalan sesuai mekanisme internalnya. Pemilihan pemimpin harus lepas dari pengaruh politik praktis," ucapnya dalam keterangan yang ditulis Tribunjatim.com pada Senin (6/4/2026).

Putra dari Yusuf Hasyim itu juga menegaskan bahwa pembahasan terkait figur pemimpin bukan menjadi prioritas utama. Ia meyakini banyak tokoh di internal NU yang memiliki kapasitas memimpin organisasi tersebut.

Lebih lanjut, ia menyoroti sistem pemilihan Ketua Umum PBNU. Menurutnya, mekanisme pemungutan suara secara langsung memiliki potensi membuka celah praktik politik uang.

Sebagai alternatif, ia menilai model Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi hal tersebut.

"Model seperti AHWA atau mekanisme lain yang dapat menekan praktik politik uang patut dipertimbangkan," ungkap Gus Irfan.

Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur, berbagai harapan mulai disuarakan oleh kalangan internal organisasi. Salah satunya datang dari Ketua PCNU Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik.

Pria yang akrab disapa Gus Fahmi itu menegaskan pentingnya penyelenggaraan muktamar yang bersih dari praktik politik uang. Ia berharap proses pemilihan kepemimpinan organisasi ke depan benar-benar dilandasi integritas.

"Kita berharap muktamar mendatang bisa melahirkan pemimpin yang bersih. Prosesnya harus tanpa praktik suap atau politik uang," ucap Gus Fahmi saat dikonfirmasi Tribunjatim.com pada Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, prinsip tersebut menjadi fondasi penting agar organisasi tetap berjalan sesuai nilai-nilai yang dijunjung oleh warga Nahdliyin.

Ia juga menyinggung mekanisme penjaringan calon yang telah dirumuskan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang memiliki peran dalam menentukan kriteria calon pimpinan PBNU.