Produksi Beras Jombang Surplus 108 Ribu Ton, Pemkab Antisipasi Permainan Harga Gabah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Jombang menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim panen 2026 melalui sosialisasi kebijakan perberasan. 
• Produksi beras Jombang tahun 2025 mencapai 257.942 ton atau surplus lebih dari 108 ribu ton. 
• Pemerintah menetapkan HPP gabah Rp6.500 per kilogram dan menerapkan sistem pembelian tanpa potongan kualitas.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim panen tahun 2026 guna menjaga stabilitas harga gabah dan melindungi kesejahteraan petani.

Salah satu langkah yang dilakukan melalui sosialisasi kebijakan perberasan yang digelar di Gedung PKK Kabupaten Jombang, Selasa (5/5/2026) lalu. 

Kegiatan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memberikan perlindungan bagi petani.

Sosialisasi dihadiri Bupati Jombang, Warsubi, unsur Forkopimda, perwakilan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), hingga pelaku usaha penggilingan padi.

Baca juga: Wapres Gibran Hadiri Haul Mbah Wahab di Tambakberas Jombang, Dua Santri Dapat Hadiah Sepeda

Produksi Beras Jombang Surplus

Bupati Warsubi menyampaikan capaian produksi padi Jombang yang mengalami peningkatan signifikan. 

Berdasarkan data BPS tahun 2025, produksi beras di Kabupaten Jombang mencapai 257.942 ton, sementara kebutuhan konsumsi masyarakat tercatat sebesar 149.237 ton.

"Artinya ada surplus sekitar 108 ribu ton lebih. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya," ucap  Warsubi dalam keterangan yang diterima Tribunjatim.com pada Senin (11/5/2026). 

Menurutnya, peningkatan produksi tersebut tidak lepas dari peran petani dan dukungan mekanisasi pertanian yang terus diperkuat pemerintah daerah. 

Meski demikian, ia mengingatkan agar surplus produksi tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait penyerapan gabah dan permainan harga di tingkat petani.

Baca juga: Sekeluarga Asal Ngoro Jombang Disekap di Madura, Otak Penculikan Tertangkap Usai 2 Bulan Buron

Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Rp6.500

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

Selain penetapan HPP, kebijakan tahun ini juga menerapkan sistem Any Quality, yakni pembelian gabah tanpa potongan kualitas atau rafaksi harga. 

Kebijakan tersebut dinilai menjadi solusi atas keluhan petani yang selama ini kerap menerima harga di bawah standar saat panen raya.

"Negara hadir melalui Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak agar kesejahteraan mereka tetap terjaga," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang Bambang Sriyadi menegaskan bahwa pengelolaan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan beras, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi daerah dan nasional.