Wali Kota Malang Tegaskan Tak Ada APBD yang Dipakai untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan, proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 26,6 miliar lebih dalam KUA-PPAS APBD 2026 masih memiliki peluang untuk ditingkatkan.

Menurut Amithya, pemetaan terhadap potensi PAD telah dilakukan dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pemetaan ini mencakup evaluasi terhadap dinas-dinas penghasil pendapatan daerah.

“Ya, kemarin itu memang sudah dilakukan pemetaan. Ditambah lagi ada informasi dari TAPD yang juga melakukan pemetaan terhadap dinas-dinas penghasil karena dari awal kita sempat simpang siur dengan kabar turunnya TKD, bahkan sempat disebut bisa terpangkas Rp 400–Rp 600 miliar. Ternyata akhirnya tidak sampai,” ujarnya.

Ia menegaskan, proyeksi kenaikan Rp 26,6 miliar itu merupakan salah satu upaya untuk menyisir kembali potensi PAD.

Dari konstruksi perhitungan yang ada, sejumlah sektor diandalkan sebagai sumber tambahan, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan-minuman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi, hingga pemanfaatan aset barang milik daerah (BMD).

“Artinya di sini sebetulnya masih ada potensi apabila kita memetakan dengan cermat,” kata Amithya.

Meski saat ini masih dalam tahap plafon sementara, DPRD optimistis perincian RAPBD 2026 akan membuka ruang peningkatan lebih lanjut.

Pembahasan lebih detail akan dijelaskan di RAPBD.

"Kalau di RAPBD, pembelanjaan itu sudah detail sampai satuan tiga. Jadi kami berharap di dalam PAD juga bisa detail lagi,” tegasnya.