DPRD Kota Malang Akan Gelar Rapat Khusus Bahas LKPJ Wali Kota Malang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan, pihaknya akan mempelajari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang yang dibaca oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (9/3/2026) lalu. 

Amithya menjelaskan, dirinya baru menerima dokumen laporan tersebut beberapa menit sebelum rapat dimulai, sehingga ia tak cukup waktu untuk mempelajari lebih jauh isinya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Tetap Mudah Diakses selama Mudik Lebaran 2026, Bisa Lewat WA

"Dokumen baru saya terima hari ini. Tadi sempat skimming sebentar, masih di bagian pendahuluan. Jadi nanti saya pelajari dulu," ujarnya, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, DPRD Kota Malang akan menjadwalkan rapat khusus untuk membahas isi dokumen tersebut secara menyeluruh.

Setelah pembahasan dilakukan, pihaknya akan menyampaikan hasil evaluasi kepada publik.

"Pastinya nanti kita akan memberikan rilis setelah rapat khusus dilakukan. Kita juga akan mengecek tindak lanjut dari catatan tahun lalu," katanya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

"Tujuannya bukan mencari kekurangan, tetapi bagaimana ini menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang lebih baik di tahun berikutnya," ujar Amithya.

Dalam proses evaluasi, DPRD juga akan menelaah sejumlah indikator capaian program yang dilaporkan sebagai keberhasilan.

Menurutnya, perlu dipastikan apakah capaian tersebut benar-benar menunjukkan keberhasilan atau justru terjadi karena adanya anggaran yang tidak terserap.

"Ada yang disebut pelampauan target, nanti kita cek apakah memang keberhasilan atau justru ada program yang tidak terselesaikan sehingga anggarannya tidak terserap," jelasnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam pidato resmi LKPJ menjelaskan adanya surplus pada pengelolaan keuangan daerah tahun 2025.

Pada tahun 2025, pendapatan Kota Malang sebanyak Rp2,5 triliun, sedangkan belanja daerah sebanyak Rp2,4 triliun.

Menurut Wahyu, sejumlah indikator kinerja pada 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Hal itu terjadi berkat strategi, analisis perencanaan, serta inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan program pembangunan.

"Kami punya target berdasarkan perhitungan, analisis, dan kajian. Tapi tentu harus ada inovasi dan terobosan agar target itu bisa dilampaui. Dari beberapa capaian itulah, akhirnya kita bisa memperoleh surplus," katanya.

Ia menambahkan capaian tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong Kota Malang meraih berbagai penghargaan selama tahun 2025 hingga surplus.

Meski demikian, Wahyu menegaskan, seluruh laporan kinerja tersebut masih akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (pansus) di DPRD Kota Malang.

Pembahasan tersebut akan menilai secara rinci capaian program serta penggunaan anggaran pemerintah daerah.

"Semua akan dibahas secara detail oleh pansus DPRD terkait LKPJ yang sudah kami sampaikan," ujarnya.

Selain memaparkan capaian program, LKPJ juga memuat berbagai pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Termasuk sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan serta realisasi janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Itu semua kami pertanggungjawabkan dalam laporan LKPJ, termasuk permasalahan yang masih belum terselesaikan," kata Wahyu.