5 DPR RI yang Dinonaktifkan Masih Bisa Aktif Kembali Jadi Anggota Dewan: Partai Takut

“Kalau sekedar nonaktif saya kira itu masih ecek-ecek lah ya. Karena partai takut dari ancaman-ancaman massa, kan gitu. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dicabut keanggotaan partainya dulu,” ucapnya.

Zulfan menilai anggota DPR RI yang bermasalah merupakan beban berat bagi partai.

Menurutnya penonaktifan anggota DPR bermasalah dilakukan hanya karena ketua umum partai ketakutan didemo massa.

“Jadi menurut saya, ini karena pimpinan partai ini ketakutan didemonstrasi oleh massa. Akhirnya mereka lakukan itu (menonaktifkan anggota DPR) gitu loh. Bukan karena kesadaran,” tuturnya.

Dinonaktifkan Tapi Masih Terima Gaji ?

Dalam acara yang sama di Kompas.TV, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai aksi penonaktifan anggota DPR RI bukan pilihan yang tepat. 

Menurutnya, harus ada kesadaran dari partai untuk menindak tegas para kadernya yang bermasalah.

“Saya merasa seharusnya yang tepat bukan istilah itu (nonaktif). Harusnya dimulai dari kesadaran. Kalau hanya sebatas pada meredam kemarahan publik, artinya kan ini keterpaksaan. Artinya kan ini hanya karena kebetulan viral,” kata Toto.

Dikatakan akan berbahaya jika partai yang sudah tahu kadernya buruk, hanya membiarkan saja tanpa diberi sanksi.

“Jadi jangan-jangan partai selama ini sudah tahu kelakuan buruknya beberapa kadernya, beberapa anggotanya tapi selama tidak viral ya enggak apa-apa. Nah, ini yang berbahaya,” ujarnya.

Menanggapi Toto, Zulfan mengatakan fungsi pengawasan kader di partai memang lemah. 

“Iya itu benar. Saya kira memang selama ini kan kontrol partai terhadap anggotanya itu kan lemah. Artinya, secara kualitatif maupun secara kuantitatif, apalagi kualitatif,” ujar Zulfan.

“Jadi kalau menurut saya memang apa kata Mas Toto itu saya sangat setuju, memang tidak ada kontrol dari partai politik atau dari pimpinan partai kepada anggotanya,” kata Zulfan.

Toto mengapresiasi tindakan cepat parpol yang menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah.

Namun ia juga setuju dengan mantan anggota DPR Zulfan Lindan yang mengatakan bahwa penonaktifan tidaklah cukup, sebab bisa saja suatu saat nanti kader bermasalah tersebut diaktifkan kembali.