2 ASN Minta Ganti Rugi Rp 1,5 Miliar setelah Dipecat karena Perselingkuhan, Klaim Tak Ada Bukti

TRIBUNJATIM.COM - Dua mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terima dipecat karena perselingkuhan.

Mantan ASN di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini meminta ganti rugi Rp 1,5 miliar.

Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar.

Gugatan tersebut menyangkut Surat Keputusan (SK) Pemberhentian yang diterbitkan oleh Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra.

Kuasa hukum dua ASN yang dipecat, I Wayan Sudarma mengatakan, gugatan pembatalan SK Bupati tentang pemecatan kedua oknum tersebut telah teregistrasi di PTUN Denpasar, dengan nomor perkara 24/G/2025/PTUN.Dps dan 25/G/2025/PTUN.Dps.

Sidang pertama perkara ini rencananya akan digelar pada Rabu (3/9/2025) besok.

Dalam gugatan tersebut, kedua mantan tenaga PPPK itu juga menuntut Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membayar kerugian yang totalnya mencapai Rp 1,5 miliar.

Sudarma mengatakan, gugatan itu dilakukan lantaran upaya keberatan yang dilayangkan pihaknya secara administratif tidak diterima.

"Secara hukum, ketika upaya keberatan tidak diterima, maka upaya perlawanan atas keputusan Bupati adalah PTUN," ucapnya, Selasa (2/9/2025) di Buleleng, seperti dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Alasan 20 ASN Ajukan Cerai, ada yang Jenuh Hingga Selingkuh, Kena Sanksi Jika Tidak Izin

Selain itu, upaya pemberhentian yang diambil Bupati Buleleng ini juga dinilai telah merugikan kedua kliennya.

"Akibat keputusan Bupati ini, klien kami kehilangan hak atas pekerjaan dan hak untuk berpenghidupan yang layak," imbuhnya.

Sudarma juga menilai, langkah pemberhentian ini tidak beralaskan hukum dan mengabaikan azas praduga tak bersalah.

Sebab, hingga saat ini, belum ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan jika kedua kliennya itu terbukti secara sah melakukan perzinahan.

"Sebelum mengeluarkan SK, Bupati seharusnya melakukan kajian secara komperhensif terlebih dahulu. Karena saat ini ada upaya hukum ke PTUN, Bupati seharusnya wajib menunda pelaksanaan SK itu, sampai ada putusan PTUN," sebutnya.

Baca juga: ASN Dihukum Bersih-bersih karena Jadikan Ladang Jati Tempat Zina dengan Istri Orang, Lurah Malu

Sebelumnya, dua orang polisi diduga selingkuh tepergok sedang berada di kamar hotel.

Dikutip dari Pos-Kupang.com, keduanya adalah perwira polisi dengan seorang polwan anggota Kepolisian Daerah (Polda NTT).

Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Polwan adalah singkatan dari Polisi Wanita, yaitu anggota polisi perempuan yang memiliki tugas dan wewenang sama dengan polisi laki-laki, hanya saja dalam praktik tertentu polwan lebih difokuskan pada penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Perselingkuhan tersebut diduga terjadi di hotel di Pulau Sumba sebagaimana dilansir @ntt.u*****.

Dilansir dari akun instagram @ntt.update Komisaris Polisi (Kompol) BA dan Brigadir Polisi (Brigpol) YD anggota Polda NTT, ditahan setelah kedapatan berselingkuh di hotel di Pulau Sumba.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Rabu (20/8/2025), menyampaikan baik Kompol BA dan Brigpol YD telah ditempatkan dalam tempat khusus (patsus) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun Kompol BA dan Brigpol YD diketahui berada di Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka mendampingi Wakapolda NTT yang melakukan kunjungan kerja meninjau lahan pembangunan Polres Sumba Tengah.

Namun, keduanya justru tepergok berada seranjang sejak malam hingga pagi hari di hotel tersebut.

Baca juga: Suami Ngamuk usai Kepergok Selingkuh dengan Teman Dekat Istrinya Sendiri

‎Kompol BA dan Brigpol YD lalu diamankan anggota Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT.

Dua anggota Polda NTT itu diketahui masing-masing telah memiliki pasangan yang sah.

"Saat ini, dugaan pelanggaran tersebut sedang dalam penanganan Bidang Propam Polda NTT," kata dia

Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum, baik terkait kode etik maupun disiplin anggota Polri, guna memberikan kepastian hukum.

"Namun demikian, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap," ujar dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com