Mengenang Ucapan Gus Dur soal DPR hingga Polisi, Mantan Presiden yang Pernah Bekukan DPR

Isinya tegas: membekukan DPR dan MPR, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan rencana pemilu dalam waktu satu tahun, serta menyelamatkan reformasi dan demokrasi. 

Dalam keyakinannya, dekrit itu adalah jalan untuk menyelamatkan bangsa dari kebuntuan politik.

Baca juga: Pemandangan Tak Lazim, Kantor Samsat Lamongan Tutup Papan Nama Tiga Hari, Layanan Tetap Buka

Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, Gus Dur menunjukkan bahwa ia tidak mengakui pelanggaran yang dituduhkan MPR. 

Ia juga menolak Sidang Istimewa MPR Terdapat tiga poin dalam dekrit tersebut, yaitu: 

1. Membekukan MPR dan DPR 

2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun 

3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan MA.

Namun pagi itu, ibarat bola salju, situasi berubah semakin cepat. 

DPR dan MPR menolak mentah-mentah langkah Gus Dur. 

Ketua MPR, Amien Rais, dengan sigap mengumumkan penyelenggaraan Sidang Istimewa pada hari yang sama. 

Bagi sebagian besar politisi, tindakan Gus Dur dinilai tidak konstitusional karena UUD 1945 tidak memberi kewenangan Presiden untuk membubarkan DPR.

Siang hari, 23 Juli 2001, Gedung MPR/DPR Senayan menjadi panggung sejarah. 

Sidang Istimewa dimulai dengan suasana penuh ketegangan. 

Hampir semua fraksi sepakat mencabut mandat Gus Dur. Dan sekitar pukul 13.00 WIB, keputusan itu resmi diambil: Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden RI ke-4.

Tidak lama berselang, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden RI ke-5.