Gibran Digugat Bayar Uang Ganti Rugi Rp125 Triliun ke Negara, Status Wapres Terancam

Keputusan yang diambil Prabowo, di tengah aksi protes dari rakyat sekarang dianggap tak tepat.

Pemberian KPLB ini juga bisa menjadi blunder bagi Polri.

Ini seperti yang disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.

"Di tengah dinamika krisis seperti saat ini, penghargaan itu belum waktunya diberikan karena justru bisa dipersepsi negara tidak sensitif pada aspirasi rakyat."

"Bahkan alih-alih meningkatkan moral anggota kepolisian, justru bisa menjadi blunder bagi Polri sendiri," katanya, Senin (1/9/2025), melansir Tribunnews.

Bambang menduga ada maksud lain dari Prabowo terkait perintah pemberian penghargaan tersebut.

Namun, ketika ditanya maksud lain tersebut, Bambang enggan berandai-andai.

Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak Istana.

"Saya tidak tahu (maksud Prabowo). Mungkin bisa ditanyakan ke KSP (Kantor Sekretariat Presiden), apa maksud penghargaan di tengah aksi protes rakyat?" ujarnya.

Bambang menegaskan, perintah Prabowo ini berpotensi semakin membuat citra Polri terpuruk.

Dia juga menganggap Polri dalam posisi dilematis karena tidak bisa menolak penghargaan Prabowo.

Tetapi di sisi lain, justru dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat ketika menerimanya.

"Ini buah simalakama bagi kepolisian, di satu sisi tak elok untuk menolaknya, tetapi juga tak sensitif kondisi sosial. Apalagi setelah ada insiden yang membuat citra Polri terpuruk," ujarnya.

Bambang pun meminta penghargaan semacam ini selayaknya diberikan ketika krisis di tengah masyarakat sudah teratasi, alih-alih di saat masih adanya aksi demonstrasi di berbagai wilayah.

"Kalau memberi penghargaan waktunya bukan sekarang, tetapi bisa setelah krisis sosial teratasi," tegasnya.