Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Anggota DPRD Dapat Tunjangan Perumahan Rp19 M, Padahal Masih Banyak Warga Miskin, UMK Rp2,1 Juta

Alokasi tunjangan perumahan yang mencapai sekitar Rp19 miliar per tahun tersebut tak sebanding dengan kondisi warganya.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
Tribun Jateng/Wahyu Nur Kholik
GEDUNG DPRD BREBES - Suasana gedung utama DPRD Brebes pasca kerusuhan yang terjadi pada Sabtu (30/8/205). Anggota DPRD Brebes selama ini menerima tunjangan perumahan sebesar Rp34,9 juta per bulan. 

Dia juga menyoroti kebutuhan mendesak terkait kesehatan dan kemiskinan.

Di mana 126.000 warga miskin dicoret dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Tunjangan rumah DPRD Rp19 miliar per tahun sebenarnya bisa menolong sepertiga warga miskin yang kehilangan akses jaminan kesehatan," ungkap Anom.

Menurut Anom, masalah stunting, kemiskinan ekstrem, infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, dan rumah sakit harus menjadi prioritas utama.

"Setiap rupiah APBD seharusnya diprioritaskan untuk hal-hal mendesak ini," tegasnya.

Anom juga menilai tunjangan perumahan yang terlalu besar bagi anggota DPRD melampaui standar keadilan sosial, mengingat upah minimum kabupaten (UMK) Brebes hanya sekitar Rp2,1 juta per bulan.

"Menambah tunjangan perumahan di atas kondisi ini justru memperlebar jurang kesenjangan dan mencederai rasa keadilan publik," kata Anom.

Pimpinan dan anggota DPRD Brebes, Jawa Tengah, saat mengikuti paripurna mendengarkan secara daring pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-80 RI pada Jumat (15/8/2025) lalu.
Pimpinan dan anggota DPRD Brebes, Jawa Tengah, saat mengikuti paripurna mendengarkan secara daring pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-80 RI pada Jumat (15/8/2025) lalu. (Kompas.com/Tresno Setiadi)

Dia menegaskan bahwa penggunaan anggaran mencerminkan moralitas sebuah pemerintahan.

"Bila anggaran rakyat lebih banyak dinikmati oleh elite, sementara masyarakat miskin kehilangan akses kesehatan dan anak-anak masih terjerat stunting, maka kepercayaan rakyat akan kian rapuh," ujar Anom.

Anom masih meyakini bahwa Bupati Brebes bersama DPRD memiliki kesempatan untuk memperbaiki prioritas anggaran.

Ia berharap anggaran kembali kepada rakyat kecil yang paling membutuhkan.

Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, maupun Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Tahroni.

Kompas.com masih berupaya untuk mendapatkan tanggapan dari pihak Pemkab Brebes.

Sementara itu, Kepala Baperlitbangda Brebes, Apriyanto Sudarmoko, membenarkan bahwa terdapat 13.540 jiwa warga Brebes yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Jumlah orang miskin tahun 2024 ada 283.280 jiwa. Ini merupakan angka tertinggi kedua setelah Kebumen," kata Apriyanto kepada wartawan.

Baca juga: Sosok YouTuber Penyebar Video Hoaks Soto Berbahan Daging Manusia di Wonosobo, Ditegur Pemkab

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved