Raker Perdana, Gaya Bicara Menkeu Purbaya Disorot Komisi XI DPR RI: Boleh Koboy, Tapi Ada Isinya

TRIBUNJATIM.COM - Purbaya Yudhi Sadewa perdana datangi rapat kerja (raker) yang diglar Komisi XI DPR RI, sebagai Menteri Keuangan, Rabu (10/9/2025). 

Raker dengan agenda Pengantar RKA Tahun 2026, dibuka oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun pada pukul 10.53 WIB. Rapat ini dihadiri oleh 25 anggota dari 8 fraksi. 

Pada raker ini juga akan disampaikan paparan kerja dan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pagu anggaran tahun anggaran 2026.

Dalam rapat perdananya ini, pimpinan Kemenkeu yang baru ini kembali menyinggung soal gaya bicaranya. 

Diketahui, Purbaya Yudhi Sadewa sempat viral di media sosial karena menyebut 17+8 Tunttan Rakyat adalah suara rakyat kecil. 

Hal itu disampaikan Pubaya setelah dilantik Presiden Prawowo sebagau Menteri Keuangan (Menkeu), pada Senin (8/9/2025). 

Padahal 17+8 Tuntutan Rakyat adalah seruan yang diprakarsai sejumlah selebgram dan tokoh publik, seperti Jerome Polin dan Abigail Limuria, yang kemudian dibagikan secara luas di media sosial.

Dalam tuntutan itu, termuat hal-hal yang harus dipenuhi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Reoublik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Beberapa isi tuntutannya adalah publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif, memastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online, serta sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, penguatan.

Baca juga: Bukan Sombong, Menkeu Purbaya Klaim sudah Paham Cara Memperbaiki Ekonomi Indonesia

Gaya bicara Purbaya ini pun dikomentari oleh anggota Komisi XI DPR RI.

"Ini pak, kunjungan saya sebagai menteri keuangan betul pak. Biasanya sebagai LPS," kata Purbaya.

Purbaya mengaku bahwa pada saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dia kerap bertingkah seperti Koboy.

Sikap Koboy layaknya karakter seseorang yang suka bertindak semaunya tanpa perhitungan matang.

"Kalau waktu LPS saya katanya ngomongnya kayak agak Koboy, sekarang enggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," tutur Purbaya.

Namun, setelah masuk ke jajaran pemerintah sebagai Menteri Keuangan, sikap Koboy itu justru sangat berdampak. 

"Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah saya siapkan oleh staf saya di sini pak. Jadi enggak ada session bebas lagi," ungkapnya.

Pada sesi ini, hampir sebagian anggota rapat tertawa merespons apa yang disampaikan Menkeu Purbaya.

Namun, salah satu anggota Komisi XI DPR RI menegur Menkeu Purbaya terkait sikap Koboy tersebut.

"Pak Menteri, boleh koboy tapi ada isinya," tegas anggota Komisi XI DPR RI.

Baca juga: Sosok Anak Purbaya, Yudo Sadewa yang Gembira Ayahnya Jadi Menteri Keuangan

Baca juga: Baru Dilantik, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat: Hidupnya Masih Kurang

Sosok dan biodata singkat Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964.

Ia meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Purbaya kemudian melanjutkan studi di Purdue University, AS, meraih gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesionalnya berawal sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994), lalu berpindah ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).

Ia juga pernah menjabat Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Karier Purbaya di Pemerintahan

Purbaya mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010–2014, dan juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Ia kemudian menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam (2015–2016).

Selanjutnya, Purbaya dipercaya sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan Staf Khusus bidang Ekonomi Kemenko Maritim (2016–2020), kemudian menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Purbaya diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020.

Jabatan ini mempertegas perannya sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Ia juga sempat menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Viral lainnya