Berita Viral
Didesak DPR soal Warisan Utang Era Sri Mulyani, Menkeu Purbaya: Kenapa Tidak Ditanyakan dari Dulu?
Dicecar DPR soal warisan utang era Sri Mulyani, Menkeu Purabaya mengungkapkan pendapatnya yang menohok.
Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
Hendri menambahkan, nama Purbaya memang tidak sepopuler deretan mantan Menteri Keuangan lainnya seperti Bambang Brodjonegoro, Chatib Basri, atau Sri Mulyani.
Kendati demikian, Purbaya tetap memiliki reputasi yang mentereng di dunia keuangan.
"Purbaya bukan nama baru sih di dunia keuangan, namanya cukup mentereng juga cukup beredar," tutur pria yang akrab disapa Bung Hensa tersebut, dilansir dari Tribun Jakarta.
"Hanya memang, namanya tak sekinclong nama-nama yang pernah ada di Kementerian Keuangan seperti Bambang Brojo, Chatib Basri, bahkan Sri Mulyani ya. Tapi dia cukup penting," jelasnya lagi.
Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, memberikan dua pesan khusus kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia meminta agar Purbaya tidak mengulangi gaya kepemimpinan ala Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.
Said Didu membeberkan dua kesalahan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2010 dan 2016-2025.
Pertama, ia meminta agar Purbaya tidak melanjutkan kebiasaan Sri Mulyani yang diduga kerap melakukan praktik negoisasi anggaran di 'bawah meja' dengan DPR.
Sebab, kebiasaan ini menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan negara.

Ia menaruh syak wasangka bahwa negoisasi di bawah meja ini termasuk pembahasan kenaikan tunjangan maupun perjalanan dinas bagi anggota legislatif.
"Sri Mulyani sering melakukan itu (negoisasi di bawah meja). Pembahasan anggaran saya paham itu. Hentikan semua itu."
"Kenapa ada kenaikan tunjangan jabatan, kenapa ada kenaikan biaya kunjungan kerja (kunker), macem-macem."
"Itu adalah permainan di bawah meja," ujar Said Didu seperti dikutip dari tayangan di kanal YouTube Hersubeno Point yang tayang pada Selasa (9/9/2025).
Kedua, kata Said, Purbaya diminta untuk tidak mengacuhkan peran Bappenas sebagai lembaga pemikir pembangunan.
Ia menilai, Sri Mulyani selama ini terlalu mendominasi dalam setiap membuat kebijakan keuangan negara dan tidak memberi ruang bagi Bappenas untuk berkontribusi.
Bukan Konten Darurat Militer yang Diduga Tindak Pidana Ferry Irwandi, Kapuspen TNI: Berita Bohong |
![]() |
---|
Ketut Anik Pasrah Terhanyut saat Bali Banjir, Selamat Berkat Tersangkut Akar Pohon: Keluarga di Atap |
![]() |
---|
Alasan Eks Wakapolri Berterima Kasih ke Prabowo Sudah Copot Dito Ariotedjo dari Menpora: Merugikan |
![]() |
---|
Warga Heran Lihat Menu MBG untuk SMA, Dinilai Tak Menggugah Selera Sama Sekali: Kreatif Dikitlah |
![]() |
---|
Alasan KPU Loloskan Litao Pembunuh Buronan Jadi Caleg & Duduki Kursi DPRD: Bukan Kewenangan Kami |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.