Alasan Panda Nababan Anggap Kapolri Listyo Sigit Tersandera Jabatan: Dia Ikut Bermain dan Menikmati

TRIBUNJATIM.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat kritik tajam dari banyak pihak, bahkan publik.

Kritik tegas di antaranya datang dari politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan.

Menurut Panda Nababan, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatan, yang sudah empat tahun diembannya.

Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun. 

Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung 'lengser keprabon'. 

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun," ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025) via TribunJakarta.

Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. 

 Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

"Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap presiden, "Pak, saya berhenti". Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago. Yang punya kredibilitas tinggi," jelasnya. 

Baca juga: Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa di DPRD Jember, Tuntut Kapolri Listyo Sigit Dicopot

Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo Subianto.

Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. 

Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

“Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, "udah lah Sigit mundur aja kau". Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini," lanjutnya.  

Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

"Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar," pungkasnya. 

Baca juga: Tangis Sri Mulyani 2 Kali Minta Mundur Jadi Menteri Keuangan, Mahfud MD: Kecewa soal Penjarahan

Di sisi lain, Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menuntut reformasi Polri ke Presiden Prabowo Subianto.

Apa wujud reformasi Polri itu?

“Kita serahkan kepada Presiden untuk secepatnya menempuh langkah-langkah konstruktif,” kata salah satu tokoh GNB, Lukman Hakim Saifuddin, Sabtu (13/9/2025), melansir dari Kompas.com.

GNB menyampaikan kepada Prabowo agar ada tim atau komisi reformasi Polri.

Lukman menyatakan penentuan nama-nama yang mengisi tim tersebut akan menjadi kewenangan Prabowo.

“Itu kewenangan Presiden. Harapan saya, sebaiknya juga menyertakan figur berintegritas tinggi dan independen yang memahami ke-Indonesia-an serta hakikat realitas kepolisian kita,” kata Lukman.

Tuntutan soal tim reformasi Polri Pembentukan komisi reformasi tersebut adalah salah satu tuntutan masyarakat termasuk GNB yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.

Perihal pembentukan komisi reformasi Polri itu disampaikan anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom usai GNB bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis (11/9/2025) malam.

"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menambahkan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB itu telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo.

"Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden,” kata Nasaruddin.

"Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," ujar Menag lagi.

Lalu, apakah GNB juga mengusulkan pergantian Kapolri?

“GNB tidak mengusulkan pergantian Kapolri,” jawab salah satu tokoh dari GNB, Allisa Wahid, kepada Kompas.com, Sabtu (13/9/2025).

Baca juga: Didesak Mundur usai Insiden Ojol Affan, Kapolri Listyo Sigit Siap Jika Diperintah Presiden

Putri sulung dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengatakan GNB tidak mengusulkan pergantian Kapolri namun mengusulkan perbaikan esensial dari institusi penegak hukum tersebut.

“Kami mengusulkan pembenahan utuh, terutama kebijakannya agar tidak ada ruang tindakan kekerasan eksesif yang dilakukan kepada rakyat” kata Alissa.

Peristiwa Agustus 2025 yang diwarnai kekerasan kemarin turut menjadi poin refleksi GNB sehingga mendesak reformasi Polri.

“Kejadian Affan bukan yang pertama kali, dan bukan hanya pada saat unjuk rasa saja,” kata Alissa.

Affan Kurniawan adalah pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang meninggal dunia usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta pada 28 Agustus 2025 malam

 Tujuh polisi yang terlibat peristiwa itu kini sedang diproses etik oleh Polri.

Dua diputuskan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) melanggar etik. Pemerintah juga menjamin proses pidana untuk polisi-polisi itu.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com