Video Prabowo di Bioskop Sudah Tak Tayang Lagi, Kata XXI Kontrak Iklan Hanya 6 Hari

TRIBUNJATIM.COM - Video Presiden Prabowo Subianto dan pencapaian program-programnya diputar sebelum penayangan film di bioskop, viral di media sosial beberapa waktu terakhir.

Video tersebut kemudian menuai kritik dari publik karena merusak suasana untuk menikmati film yang sejatinya mencari hiburan.

Namun sebelum film diputar malah digunakan sebagai ajang panggung politik.

Video Prabowo diputar di bioskop memuat cuplikan kegiatan Kepala Negara yang menemui warga dan anak-anak.

Dalam video itu juga ditampilkan perkembangan sejumlah program pemerintah.

Di antaranya mencakup informasi terkait total produksi beras nasional hingga Agustus 2025 yang mencapai 21.760.000 ton, ekspor jagung perdana di tahun 2025 sebanyak 1.200 ton.

Ada juga terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang dijelaskan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, telah menjangkau 20.000.000 penerima manfaat.

Tak hanya itu, dalam video itu dituliskan sebanyak 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan, serta 100 Sekolah Rakyat telah dibuka.

Baca juga: Respon XXI usai Banyak Penonton yang Kecewa ada Tayangan Prabowo di Bioskop, Singgung Kontrak

Komdigi: Bagian Komunikasi Publik

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi terkait video Presiden Prabowo Subianto yang diputar sebelum penayangan film di bioskop.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, penayangan video tersebut upaya pemerintah merupakan bagian dari komunikas publik.

"Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat," kata Fifi dalam keterangan pers, Senin (15/9/2025), dikutip dari kompas.tv.

Bioskop, menurutnya, salah satu dari sekian banyak saluran yang dimanfaatkan pemerintah untuk menyampaikan informasi ke masyarakat, termasuk ihwal pelaksanaan program dan kebijakan.

Hal wajar selama tak langgar aturan

Ia menilai upaya itu hal yang wajar selama tidak melanggar aturan.