Kades Pasrah Diminta Warga Mundur karena Dianggap Tak Transparan dan Sewenang-wenang: Laporkan

TRIBUNJATIM.COM - Seorang kepala desa atau kades didemo warganya dan dituntut untuk mundur dari jabatan.

Kades yang dimaksud adalah Firman Riansyah, Kades Bojongkulur.

Ratusan warga menggeruduk Kantor Desa Bojongkulur yang berada di wilayah Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu pada Senin (15/9/2025).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan protes terhadap pemimpinnya yakni kades yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Koordinator Aksi, Ahmad Fauzi mengatakan, unjuk rasa ini merupakan bentuk protes dari warga yang menilai kebijakan kades sewenang-wenang dan juga tidak transparan.

"Ini semua atas keresahan dari masyarakat. Tidak mungkin kami melakukan aksi seperti ini tanpa ada dorongan dari masyarakat, masyarakat yang memang memiliki haknya untuk menyampaikan pendapat ini di desanya sendiri," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/9/2025), melansir dari TribunBogor.

Menurutnya, aksi unjuk rasa ini merupakan ledakan kekecewaan masyarakat terhadap kades yang selama ini dipendam.

Dalam aksi unjuk rasa ini pula, salah satu tuntutan masyarakat adalah Kades Bojongkulur untuk dinonaktifkan.

Ahmad Fauzi mengatakan, dengan dinonaktifkannya Firman Riansyah maka akan meredam gejolak yang terjadi di masyarakat.

"Maka hari ini atas nama masyarakat bergerak untuk meminta kepala desa dinonaktifkan, dikarenakan untuk terciptanya kondusifitas masyarakat," katanya.

Baca juga: Sosok Kades Barno Buat Program Warga Bayar Pajak Pakai Pisang, Per Kg Dinilai Rp 5 Ribu

Tuntutan warga ini diakomodir oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Bojongkulur yang merekomendasikan untuk menonaktifkan kepala desa.

Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Camat Gunungputri untuk dilaporkan kepada kepala daerah.

Merespons hal tersebut, Firman Riansyah mengaku siap untuk mundur dari jabatannya sesuai yang diinginkan warga.

Akan tetapi, kata dia, pemakzulannya harus sesuai tahapan konstitusi yang berlaku.

"Karena SK saya SK bupati, maka beri kesempatan Pak Camat melaporkan peristiwa ini kepada bupati dan wakil bupati, kalau bupati dan wakil bupati memerintahkan saya mundur, maka esok harinya saya mundur," ujarnya, Senin (15/9/2025).