Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Klarifikasi Shell usai Ramai Disebut PHK Massal dan Pegawai Jual Kopi, Ungkap Fakta soal Distribusi

Inilah klarifikasi Shell usai ramai disebut kini sudah PHK massal dan para pegawainya berjualan kopi, terungkap fakta soal distribusi.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
Tribunnews.com
SHELL BUKA SUARA - (kiri) Suasana SPBU Shell Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (17/9/2025) masih menjalankan operasional. (Kanan) Di media sosial viral pegawai Shell berjualan kopi hingga makanan ringan di pinggir jalan. Hal tersebut terjadi setelah para pegawai Shell tidak lagi melayani pelanggan akibat kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. 

Ia menyebut kabar serupa pernah muncul beberapa bulan lalu. 

Setelah dilakukan pengecekan, isu tersebut tidak terbukti. 

"Makanya ini yang benar gimana gitu. Silakan aja kalau merasa dirugikan, silakan laporkan ke Kemenaker," ujarnya.

Stok dibatasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. 

Ia menyebutkan, kuota impor 2025 sudah dinaikkan menjadi 110 persen dari tahun lalu. 

"Saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SBPU swasta. Yang pertama, SBPU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110 persen," kata Bahlil dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025). 

Ia memberi contoh, pada 2024 satu perusahaan mendapat jatah impor 1 juta kiloliter. 

Tahun 2025, kuota naik 10 persen menjadi 1,1 juta kiloliter. 

Bahlil lalu mendorong para badan usaha swasta yang mengaku kehabisan stock BBM untuk menjalin kerjasama dengan PT Pertamina (Persero). 

"Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A dapat 1 juta kiloliter. Berarti 1 juta 100 kiloliter. Nah, kalau masih ada yg kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak," ujar Bahlil. 

Menurutnya, sektor energi menyangkut kebutuhan dasar sehingga tetap harus diawasi negara. 

"Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Sebenarnya, mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina," lanjutnya. 

Bahlil menambahkan, koordinasi dengan Pertamina sudah dilakukan. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga melakukan langkah serupa. 

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved