Kisah Perjuangan Demi Selembar SKCK, PPPK Paruh Waktu sampai Habiskan Rp3 Juta: Semoga Tidak Sia-sia

TRIBUNJATIM.COM - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) jadi salah satu syarat administrasi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagai tahapan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP).

Awalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan batas akhir pengisian DRH hanya sampai 15 September 2025.

Namun, tenggat waktu ini akhirnya diperpanjang hingga 22 September 2025.

Baca juga: Pengakuan Orang Tua Bantah Biarkan Anaknya Aniaya Guru SMAN 1 Sinjai di Ruang BK: Bikin Malu

Hal itu karena medan yang sulit dan antrean yang membludak di Mapolres Nunukan.

Perjuangan demi mendapatkan selembar SKCK memang tak mudah.

Seperti dialami peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari pedalaman Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara.

Mereka harus menembus jalanan rusak, bermalam di hutan, hingga mengeluarkan biaya hingga Rp3 juta.

Camat Krayan Induk, Roni Firdaus menyebut, warga harus berjuang menembus jalanan berlumpur menuju Bandara Long Bawan.

"Kalau dari Long Bawan, tinggal naik pesawat sekitar Rp500.000 ke Nunukan," kata Roni, Selasa (16/9/2025).

"Kalau yang dari wilayah Krayan Selatan, Krayan Timur, dan Krayan Barat, mereka harus bermalam di hutan, menginap lagi di Long Bawan, baru terbang ke Nunukan," jelasnya, melansir Kompas.com.

Transportasi darat di Krayan juga jauh lebih mahal.

"Antar Kecamatan saja bedanya sudah Rp500.000," tambahnya.

Selain itu, kapasitas pesawat perintis terbatas, hanya sekitar 10 penumpang.

Oleh karena itu, sebagian peserta PPPK terpaksa menumpang pesawat TNI dari Tarakan–Krayan.

Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Nunukan menggunakan kapal cepat.

Bagi warga Krayan yang sudah panen padi, biaya perjalanan mungkin bisa dipenuhi.

Namun, bagi yang belum panen, mereka harus mencari pinjaman uang ke kerabat.

"Paling sedikit habis Rp3 juta. Itu kalau perjalanan normal dari Bandara Long Bawan ke Bandara Nunukan."

"Tapi, kan, ada yang lewat Tarakan dengan pesawat TNI, ada juga yang lewat Malinau," ujar Roni.

Prihatin dengan kondisi tersebut, Roni bahkan mempersilakan sekitar 20 peserta PPPK asal Krayan menginap di rumahnya yang berada tak jauh dari Mapolres Nunukan.

"Semoga perjuangan mereka tidak sia-sia. Ini tentang masa depan para honorer."

"Kita masih terus berharap keadaan perbatasan negara menjadi perhatian khusus," kata Roni.

Baca juga: Dicopot usai Diduga Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil, Kepsek Ditangisi Muridnya, Ikhlas Jadi Guru Biasa

Sementara itu di Jawa Timur, pemohon SKCK di Polres Ponorogo naik hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa. 

Ini menyusul Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo telah mengumumkan 1.823 pegawai terdata sebagai PPPK Paruh Waktu Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Dimana 1.832 pegawai wajib mengisi DRH dan melengkapi berkas.

Salah satu syaratnya adalah melampirkan SKCK.

Pemohon SKCK pada Senin (15/9/2025), mencapai 300.

Angka 300 pemohon ini 10 lipat dibanding hari biasa yang hanya 15 sampai 20 pemohon SKCK, maksimal 30.

Pantauan di lokasi, ruang pemohon SKCK sudah penuh dengan pemohon.

Bahkan, pihak Satintelkam Polres Ponorogo menyediakan meja kursi di luar ruangan pemohon SKCK.

"Iya hari ini sampai 300 pemohon SKCK yang masuk di Satintelkam Polres Ponorogo," ungkap Kasatintelkam Polres Ponorogo, Iptu Donny Ardhianto, Senin (15/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa pemohon SKCK ini kebanyakan adalah keperluan pemberkasan PPPK Paruh Waktu.

Dari 300 pemohon SKCK, 90 persen di antaranya melengkapi berkas PPPK Paruh Waktu.

"90 persen di antaranya melengkapi berkas PPPK Paruh Waktu. Sisanya 10 persen melamar kerja biasa," kata Iptu Donny saat dikonfirmasi.

Baca juga: Sekolah Minta Orang Tua Tak Menuntut Jika Siswa Keracunan MBG, Kemenag Minta Surat Harus Dicabut

Dia menjelaskan, pihak manajemen petugas SKCK tetap menyelesaikan jika ada yang berkas masuk.

Dengan kata lain, Korps Bhayangkara ini lembur.

"Bahkan kalau misalkan pemohon SKCK masih ada yang membuat SKCK, hari ini berkas masuk, akan kita selesaikan saat itu juga meskipun sampai malam, sampai lembur," urainya.

Iptu Donny mengatakan, mulai ada peningkatan pemohon SKCK beberapa hari lalu.

Saat itu, yang mencari juga perlengkapan pemberkasan PPPK Paruh Waktu.

"Tetapi yang peningkatan pemohon SKCK yang signifikan per hari ini. Sangat banyak sekali. Bisa dilihat sendiri kan, di luar itu banyak sekali," tambahnya.

Dia mengatakan tidak ada pembatasan pemohon SKCK, pemohon tetap diterima semua. 

Pun pihak Satintelkam Polres Ponorogo menyediakan meja di kuar ruang pemohon SKCK.

Dia menjelaskan bahwa jika hari normal, cukup meja di ruang SKCK.

"Tapi karena pemohon sangat banyak kami sediakan kursi dan meja tambahan untuk membantu pemohon SKCK untuk menulis," pungkasnya.