MBG Bermasalah, Komisi IX DPR Desak Prabowo Untuk Stop Program: Jangan Korbankan Anak untuk Politik

TRIBUNJATIM.COM - Program MBG hingga kini masih menjadi perbincangan karena menimbulkan dampak tak biasa yakni keracunan.

Persoalannya, keracunan tersebut dialami oleh para anak-anak generasi penerus bangsa.

Anggaran untuk melangsungkan MBG juga dirasa tidak sedikit.

Akibat program prioritas Prabowo ini, ribuan anak telah menjadi korban.

Menanggapi kasus yang terjadi, DPR RI mulai bergerak menangani kondisi ini.

Komisi IX DPR RI menegaskan prioritas utamanya dalam menyikapi kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah menyelamatkan anak-anak agar tidak kembali menjadi korban.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat menanggapi desakan agar DPR RI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan MBG.

“Prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi, kalau sistemnya tidak diubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang,” kata Charles, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Selasa (23/9/2025).

Charles menekankan, keputusan menghentikan atau melanjutkan program MBG usai maraknya kasus keracunan massal ada di tangan Prabowo.

Komisi IX DPR, kata dia, hanya berwenang mengawasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program nasional tersebut.

Baca juga: Kades Menghilang usai Didemo, Warga Geram Desak Mundur dari Jabatan hingga Segel Balai Desa

“Tadi kalau saran dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada Presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini. Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN, sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka,” ujar dia.

Menurut Charles, selama pemerintah menilai MBG sebagai program strategis, Komisi IX tetap fokus pada pengawasan dan evaluasi.

Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan program ke depan menjadi lebih baik, sekaligus memastikan kasus keracunan massal tidak terus berulang.

“Kalau masalah dihentikan atau tidak, ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden. Faktanya saat ini Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” pungkas dia.

Prabowo didesak hentikan MBG