MBG Bermasalah, Komisi IX DPR Desak Prabowo Untuk Stop Program: Jangan Korbankan Anak untuk Politik

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.

“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.

Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.

Baca juga: Tanggapi Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, Kepala BGN: Ada 6.018 Kena Rollback

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.

Tidak jadikan nyawa anak bahan pencapaian politik

Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.

Hal ini menyangkut tata kelola di Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.

“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” kata Ari.

Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.

Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.

Baca juga: Penyelidikan Pasutri di Situbondo Ditemukan Tewas, Suami Habisi Istri Pakai Tali Sepatu, Minum Racun

Pihak Istana hanya minta maaf

Uang negara banyak dikeluarkan, anak bangsa malah keracunan, program inipun terus dievaluasi.

Terbaru, pihak Istana Kepresidenan memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi.