MBG Bermasalah, Komisi IX DPR Desak Prabowo Untuk Stop Program: Jangan Korbankan Anak untuk Politik

TRIBUNJATIM.COM - Program MBG hingga kini masih menjadi perbincangan karena menimbulkan dampak tak biasa yakni keracunan.

Persoalannya, keracunan tersebut dialami oleh para anak-anak generasi penerus bangsa.

Anggaran untuk melangsungkan MBG juga dirasa tidak sedikit.

Akibat program prioritas Prabowo ini, ribuan anak telah menjadi korban.

Menanggapi kasus yang terjadi, DPR RI mulai bergerak menangani kondisi ini.

Komisi IX DPR RI menegaskan prioritas utamanya dalam menyikapi kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah menyelamatkan anak-anak agar tidak kembali menjadi korban.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat menanggapi desakan agar DPR RI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan MBG.

“Prioritas kita adalah bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali. Bagaimana kita menyelamatkan anak-anak kita dari keracunan. Tapi, kalau sistemnya tidak diubah, maka hampir bisa dipastikan keracunan akan terus berulang,” kata Charles, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Selasa (23/9/2025).

Charles menekankan, keputusan menghentikan atau melanjutkan program MBG usai maraknya kasus keracunan massal ada di tangan Prabowo.

Komisi IX DPR, kata dia, hanya berwenang mengawasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program nasional tersebut.

Baca juga: Kades Menghilang usai Didemo, Warga Geram Desak Mundur dari Jabatan hingga Segel Balai Desa

“Tadi kalau saran dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada Presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini. Mitra kami adalah BGN, kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN, sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka,” ujar dia.

Menurut Charles, selama pemerintah menilai MBG sebagai program strategis, Komisi IX tetap fokus pada pengawasan dan evaluasi.

Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan program ke depan menjadi lebih baik, sekaligus memastikan kasus keracunan massal tidak terus berulang.

“Kalau masalah dihentikan atau tidak, ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden. Faktanya saat ini Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan,” pungkas dia.

Prabowo didesak hentikan MBG

Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta Komisi IX DPR RI agar mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG.

“Ini rekomendasi dari kami, kami tujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi IX DPR RI, tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Bapak Prabowo,” ujar Koordinator Program dan Advokasi JPPI Ari Hadianto, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.

Ari Hadianto mengatakan, keselamatan anak-anak harus diutamakan dibanding ambisi politik maupun target program yang telah ditetapkan.

Baca juga: Tanggapi Isu 5.000 Dapur MBG Fiktif, Kepala BGN: Ada 6.018 Kena Rollback

“Utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang justru mengorbankan tumbuh kembang mereka,” ujar Ari, dalam RDPU bersama Komisi IX DPR.

Tidak jadikan nyawa anak bahan pencapaian politik

Menurut Ari, kasus keracunan massal akibat MBG di berbagai daerah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sistemik.

Hal ini menyangkut tata kelola di Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana program.

“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN, karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah,” kata Ari.

Dalam rapat yang sama, peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai, pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.

Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.

“Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.

Baca juga: Penyelidikan Pasutri di Situbondo Ditemukan Tewas, Suami Habisi Istri Pakai Tali Sepatu, Minum Racun

Pihak Istana hanya minta maaf

Uang negara banyak dikeluarkan, anak bangsa malah keracunan, program inipun terus dievaluasi.

Terbaru, pihak Istana Kepresidenan memberikan tanggapan terhadap apa yang terjadi.

Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.

"Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025), seperti dikutip TribunJatim.com viaTribun Medan.

"Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan," ucap dia. 

Baca juga: Imbas Pengguna Parkir Mobil Kena Tarif Rp 1,2 Juta, Bandara Klarifikasi, Ingatkan Fasilitas Inap

Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.

Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.

Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.

"Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.

"Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," ujar dia.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com