SD ini Menolak Program MBG ada di Sekolahnya, Wali Kota Beri Respon Positif, Alasannya Diungkap

TRIBUNJATIM.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan dari sekolah.

Sekolah itu adalah SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo, Jawa Tengah.

Namun penolakan itu justru mendapatkan respon positif dari Wali Kota Solo.

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo adalah sekolah dasar swasta milik Muhammadiyah yang berdiri sejak 1935 di Jl. Kartini, Surakarta. Sekolah ini berakreditasi A.

Dikenal dengan program unggulannya seperti Tahfidz Al-Qur’an, bilingual, serta sekolah berbasis digital dengan Kurikulum Merdeka dan muatan Islam Kemuhammadiyahan.

Baca juga: 16 Siswa Mual & Sakit Perut, Dapur Bantah Keracunan MBG: Siswa Tidak Terbiasa Makan Sandwich

Wali Kota Solo, Respati Ardi, dan Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, sama-sama angkat suara terkait sikap sekolah tersebut.

Penolakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus keracunan MBG di berbagai daerah.

Wali Kota Solo: Dapur Sehat Jadi Percontohan

Dilansir dari Kompas.com, Wali Kota Solo, Respati Ardi, memastikan dapur sehat milik SD Muhammadiyah 1 Ketelan tidak akan digantikan dengan program nasional MBG.

Sebaliknya, dapur sehat sekolah itu justru akan dijadikan percontohan di tengah maraknya kasus keracunan makanan.

“Tidak ada yang ganti (MBG). Justru itu akan kita jadikan percontohan karena dia berhasil salah satunya,” kata Respati di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Sabtu (27/9/2025).

Respati menjelaskan, Pemkot Solo telah memiliki program dapur sehat untuk mendukung zero stunting dengan melibatkan ibu-ibu PKK.

“Dapur sehat itu kan sebenarnya Pemkot Solo sudah punya program ini stunting. Kita langsung intervensi ke penerima dengan kita gunakan ibu-ibu PKK di kampung,” terangnya.

Ia menegaskan, Solo mendukung keberadaan dapur sehat dan bahkan akan belajar dari pengalaman SD Muhammadiyah 1 Ketelan.

“Solo sudah sangat pro terhadap kantin sehat. Justru itu tidak mungkin diganti dan malah kita bisa komunikasi belajar saling tukar informasi yang lebih baik seperti apa,” katanya.

Menurut Respati, sekolah dengan dapur sehat untuk pemenuhan gizi siswa tidak wajib diganti program MBG.

“Silakan itukan hak dari beliau. Jadi tidak wajib diganti, tidak. Nanti saya akan komunikasi dan belajar (dapur sehat),” imbuhnya.

DPRD Solo: Program MBG Tidak Bersifat Wajib

Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menilai penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan bukan masalah serius karena MBG tidak bersifat wajib.

“MBG itu dari program asalnya sebenarnya ingin memberikan support pada pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Tentu program ini tidak wajib bagi semua sekolah, apapun jenis sekolahnya. Lebih kepada pemerataan peluang makan bergizi gratis di seluruh Indonesia,” ujar Sugeng, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, sekolah yang menolak MBG umumnya sudah mapan secara finansial dan mendapat dukungan wali murid. Kondisi itu memberi kesempatan agar program dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau sekolah menganggap tidak perlu, justru bisa diberikan kepada sekolah lain dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Prinsipnya tidak ada masalah, karena Pemkot juga tidak mewajibkan,” lanjutnya.

Namun, ia memberi catatan jika penolakan terjadi di sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga menengah ke bawah.

“Itu kurang bijak. Karena kesempatan ini seharusnya bisa membantu mereka yang kesulitan,” tegas Sugeng.

Sugeng juga menanggapi kekhawatiran terkait maraknya kasus keracunan makanan.

Ia menilai hal tersebut insidental, tetapi harus menjadi evaluasi bagi dapur Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG).

“Soal alasan penolakan karena maraknya pemberitaan makanan beracun, saya kira itu kasuistik. Tapi tetap harus jadi evaluasi untuk dapur SPPG. Mereka harus lebih ekstra hati-hati dalam mengolah bahan makanan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan makanan agar risiko keracunan bisa diminimalisir.

“Jangan sampai bahan baku yang tidak layak nekat dimasak, atau penyimpanan yang tidak standar dipaksakan. Itu berisiko. Kalau SOP dijalankan dengan benar, peluang keracunan bisa dihindari,” kata Sugeng.

Selain itu, Sugeng mendorong peningkatan transparansi dan pengawasan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

“Kalau dapurnya terstandar, masyarakat akan merasa aman. Jadi tidak ada alasan untuk takut,” tambahnya.

Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Solo berencana meninjau langsung dapur penyedia MBG di Kota Solo dalam waktu dekat.

“Meski ini program nasional, karena dijalankan di tingkat kota, kami sudah membicarakan di Komisi. Nanti akan kita lihat untuk dapurnya. Jadwalnya menyusul, apakah bisa disela-sela kegiatan kita ada waktu untuk melihat dapur SPPG,” ujar Sugeng.

Ia menambahkan, penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan bisa menjadi contoh bagi sekolah lain yang tergolong mampu.

“Pilihannya terbuka. Sekolah boleh menerima, boleh juga tidak. Tapi jangan sampai keputusan itu merugikan siswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu,” tutup Sugeng.

Alasan SD Muhammadiyah 1 Ketelan Menolak MBG

Sebelumnya, penolakan MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo didukung penuh para wali murid. Mereka sepakat menyatakan keberatan ketika sekolah ditawarkan menjadi penerima program tersebut.

Menurut Humas SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Dwi Jatmiko, sikap ini memiliki dasar kuat.

Sejak 2015, sekolah sudah menjalankan program dapur sehat ramah anak yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi siswa secara mandiri.

"Sejak 2015 kita sudah memiliki pelopor dapur sehat ramah anak. Sekolah sebenarnya menerima, tetapi kami akan survei dulu setuju atau tidak setuju. Dari Dinas Pendidikan juga sudah menyatakan kalau ini dipending. Mengapa ini sudah 10 tahun aparat datang ke sekolah, itu kan tidak elok. Kepala sekolah kami nanti juga akan ke Jakarta untuk membahas ini," ujar Dwi Jatmiko, Sabtu (27/9/2025).

Dwi menyebut, selama satu dekade program dapur sehat berjalan tanpa kendala. Program ini juga telah mendapat dukungan dari para orang tua siswa.

Ia bahkan menyarankan agar MBG dialihkan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.

"Yang dilakukan di sekolah itu tim dapur selalu bisa mengontrol dan harganya terjangkau untuk semua siswa baik yang sejahtera maupun pra sejahtera. Kalau nanti sampai ada kejadian (setelah MBG), siapa yang akan tanggung jawab kalau sampai ada keracunan. Intinya sekolah menolak itu siapa yang mau menjamin kalau ada keracunan," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Dinas Pendidikan Kota Solo memutuskan menunda pelaksanaan program MBG di SD Muhammadiyah 1 Ketelan sambil menunggu evaluasi dan koordinasi lanjutan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com