Daftar Tunjangan PPPK Paruh Waktu 2025 Lulusan SMA, D3 dan S1, Status ASN dengan Kontrak 1 Tahun

TRIBUNJATIM.COM - Penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu 2025 telah selesai pada 30 September 2025 kemarin.

Ini berarti peserta yang lolos tinggal menerima SK PPPK dari masing-masing instansi.

Setelah lolos seleksi dan menerima SK, status PPPK paruh waktu menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diangkat melalui perjanjian kerja dengan jam kerja terbatas.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Januari 2025.

Perbedaan dengan PPPK reguler, pegawai paruh waktu hanya bekerja sekitar 4 jam per hari atau 18–19 jam per minggu, disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan instansi.

Baca juga: Arti 8 Status Progres di Mola BKN saat Mengecek NIP PPPK Paruh Waktu 2025

Gaji PPPK paruh waktu 2025

Dikutip dari Kompas.com, besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 diatur dalam KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. 

Secara umum, gaji ditetapkan paling sedikit:

• Sama dengan gaji terakhir saat masih menjadi honorer, atau
• Mengikuti Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP/UMK) di daerah masing-masing.

Artinya, gaji PPPK paruh waktu lulusan SMA maupun S1 tidak didasarkan pada ijazah, melainkan pada UMP/UMK atau gaji terakhir.

Sebagai gambaran, menurut PMK Nomor 83 Tahun 2022, gaji PPPK paruh waktu berkisar antara Rp 2,07 juta – Rp 5,61 juta per bulan.

Namun, angka ini dapat berbeda di tiap instansi karena menyesuaikan anggaran.

Jika kemudian diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka gaji mengikuti Perpres Nomor 11 Tahun 2024 dengan kisaran:

• Golongan V (SMA sederajat): Rp 2,51 juta – Rp 4,18 juta
• Golongan VII (D3): Rp 2,85 juta – Rp 4,55 juta
• Golongan IX (S1/D4): Rp 3,20 juta – Rp 5,26 juta.

Baca juga: 5 Kelebihan PPPK Paruh Waktu Dibanding Penuh Waktu, Tetap Dapat Tunjangan

Bila gaji PPPK paruh waktu mengacu pada upah minimum setiap daerah, berikut ini daftar lengkap UMP di seluruh provinsi di Indonesia:

1. Pulau Sumatera

• Aceh sebesar Rp 3.685.615
• Sumatera Utara sebesar Rp 2.992.5995
• Sumatera Barat sebesar Rp 2.994.193
• Sumatera Selatan sebesar Rp 3.681.570
• Kepulauan Riau sebesar Rp 3.623.653
• Riau sebesar Rp 3.508.775
• Lampung sebesar Rp 2.893.069
• Bengkulu sebesar Rp 2.670.039
• Jambi sebesar Rp 3.234.533
• Bangka Belitung sebesar Rp 3.876.600.

2. Pulau Jawa

• Banten sebesar Rp 2.905.119
• DKI Jakarta sebesar Rp 5.396.760
• Jawa Barat sebesar Rp 2.191.232
• Jawa Tengah sebesar Rp 2.169.348
• Jawa Timur sebesar Rp 2.305.984
• DI Yogyakarta sebesar Rp 2.264.080.

3. Pulau Kalimantan

• Kalimantan Barat sebesar Rp 2.878.286.
• Kalimantan Tengah sebesar Rp 3.473.621
• Kalimantan Selatan sebesar Rp 3.496.194
• Kalimantan Utara sebesar Rp 3.580.160
• Kalimantan Timur sebesar Rp 3.579.313.

4. Pulau Sulawesi

• Sulawesi Tengah sebesar Rp 2.914.583
• Sulawesi Tenggara sebesar Rp 3.073.551
• Sulawesi Selatan sebesar Rp 3.657.527
• Sulawesi Barat sebesar Rp 3.104.430
• Sulawesi Utara sebesar Rp 3.775.425.

5. Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku

• Bali sebesar Rp 2.996.560
• Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 2.328.969
• Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 2.602.931
• Gorontalo sebesar Rp 3.221.731
• Maluku Utara sebesar Rp 3.408.000
• Maluku sebesar Rp 3.141.699.

6. Papua

• Papua sebesar Rp 4.285.848
• Papua Barat sebesar Rp 3.615.000
• Papua Pegunungan sebesar Rp 4.285.847
• Papua Tengah sebesar Rp 4.285.846
• Papua Selatan sebesar Rp 4.285.850
• Papua Barat Daya sebesar Rp 3.614.000.

Baca juga: Cara Cek Progres Pengajuan NIP PPPK Paruh Waktu 2025 di Mola BKN, Ada 5 Status Perlu Diketahui

Tunjangan gaji PPPK paruh waktu

Dikutip dari Kompas.com, selain mendapatkan gaji pokok, PPPK paruh waktu juga memperoleh sejumlah tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi.

Beberapa tunjangan gaji PPPK paruh waktu antara lain:

• Tunjangan pekerjaan: Besaran tunjangan ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta tanggung jawab yang diemban.
• Tunjangan Hari Raya (THR): Sama halnya dengan pegawai tetap, PPPK paruh waktu juga menerima THR yang dibayarkan menjelang perayaan hari raya keagamaan.
• Tunjangan transportasi dan fasilitas kerja: Dalam kondisi tertentu, pegawai juga berhak atas tunjangan transportasi serta fasilitas kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
• Tunjangan perlindungan sosial: Tunjangan PPPK paruh waktu lain adalah tunjangan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Namun lantaran sampai saat ini belum ada regulasi resmi dari Kemenpan RB, semua tunjangan PPPK paruh waktu menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing instansi, baik di pusat maupun daerah.

Selain itu, untuk instansi pemerintah daerah, gaji maupun keberadaan seluruh tunjangan PPPK menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemda.

Itulah ulasan mengenai gaji PPPK paruh waktu 2025 lulusan SMA–S1, yang berada di kisaran Rp 2,07 juta – Rp 5,61 juta per bulan, tergantung UMP/UMK atau gaji terakhir sebagai honorer.

Statusnya tetap ASN dengan kontrak 1 tahun yang bisa diperpanjang. Jika diangkat menjadi PPPK penuh waktu, gaji akan mengikuti golongan sesuai ijazah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com