Imbas Razia Truk Pelat BL Minta Agar Diganti BK, Bobby Nasution Disebut Gubernur Terkonyol

TRIBUNJATIM.COM - Video Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat memberhentikan kendaraan truk dengan pelat BL asal Aceh di kawasan Kabupaten Langkat, viral di media sosial (medsos).

Dalam video, Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib, terlihat berbincang dengan sopir mengendarai truk bukan pelat BK.

Bobby menjelaskan bahwa pelat BL harus diganti menjadi pelat BK supaya pendapatan pajaknya masuk ke Sumatera Utara.

Baca juga: Santri Akui Ikut Ngecor Bangunan Ponpes Al Khoziny yang Kini Ambruk, Ketua RT Ungkap Tak Ada Molen

Tidak lama kemudian, Bobby Nasution juga mendatangi sopir tersebut.

"Biar bosmu tahu, kalau tidak, nanti bosmu tidak tahu," ucap Bobby Nasution, melansir Kompas.com.

Langkah Bobby Nasution yang viral menghentikan truk berpelat BL asal Aceh di wilayah Kabupaten Langkat itu pun menuai sorotan publik.

Menurut pengamat politik, Selamat Ginting, aturan ini dinilai konyol dan berpotensi memicu ketegangan kembali antar wilayah.

"Kalau tidak konyol ini namanya bukan Bobby Nasution," ujar Selamat Ginting, seperti dikutip dari tayangan Forum Keadilan TV, Kamis (2/10/2025).

"Jadi, betul-betul ini kebijakan konyol dari seorang Gubernur dari background Gen Z." imbuhnya.

"Ternyata, pemahamannya terhadap keutuhan wilayah Indonesia dan juga terhadap potensi disintegrasi bangsa, dia tidak paham," lanjutnya.

Selamat menilai, kebijakan Bobby makin memunculkan sentimen negatif dan sensitivitas hubungan antara Sumatera Utara dan Aceh.

Ia pun mengibaratkan kasus Bobby seperti mobil berpelat F dari Bogor lalu diganti ke pelat B jika harus masuk ke Jakarta.

"Saya kira tidak ada Gubernur sekonyol Bobby Nasution di Indonesia," katanya.

Sikap Bobby justru bisa menciptakan diskriminasi terhadap warga Aceh.

Diskriminasi tersebut, menurutnya, cukup terselubung.

"Ini bisa dipersepsikan sebagai bentuk diskriminasi. Ini yang harus dipahami oleh dia (Bobby)."

"Diskriminasi terselubung atas sikap tidak ramah terhadap warga yang menggunakan plat nomor, plat polisi BL Aceh ya," lanjutnya. 

Selamat melanjutkan, Aceh memiliki sejarah panjang otonomi yang tinggi serta hubungan historis yang kompleks dengan Sumatera Utara maupun pemerintah pusat. 

Karena itu, menurutnya, kebijakan semacam ini bisa membuat hubungan antar dua wilayah menjadi renggang.

"Jadi, memang ada keistimewaan Aceh sehingga otonominya tinggi dan hubungan historisnya sangat kompleks dengan Sumatera Utara dan juga dengan pemerintah pusat, tapi hubungan antara masyarakat Sumatera Utara dan Aceh kan sangat cair sekali," pungkasnya.  

Baca juga: 3 Hari Tertimbun Runtuhan Ponpes Al Khoziny, Hasil Foto Rontgen Haical Ungkap Kondisi Sesungguhnya

Wakil Ketua DPR menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghentikan truk asal Aceh berpelat BL dan meminta diganti menjadi pelat BK berpotensi menimbulkan ketegangan antar daerah.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, peristiwa yang kini ramai diperbincangkan tersebut tidak seharusnya terjadi karena bisa berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

"Terkait dengan isu yang viral di media sosial terkait dengan razia pelat bernomor Aceh di wilayah Medan, Sumatera Utara, justru hal itu tidak boleh terjadi karena itu akan menimbulkan ketegangan antar daerah," ujar Saan di Gedung DPR RI, Kamis (2/10/2025).

Mewakili pimpinan DPR, Saan mengingatkan agar setiap kepala daerah tetap mengedepankan persatuan dalam menyusun suatu kebijakan.

Politikus Partai Nasdem ini juga berharap para kepala daerah tidak ego sektoral hanya demi kepentingan wilayahnya masing-masing.

"Kita harus tetap mengedepankan bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak boleh ada ego, apalagi lintas daerah, jadi benih-benih seperti itu," kata Saan.

Sementara itu, Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait video viral saat menghentikan truk dengan pelat BL asal Aceh yang melintas di wilayah Kabupaten Langkat, Sabtu (27/9/2025).

Aturan ini, kata Bobby, sudah banyak diterapkan di daerah lain, seperti Provinsi Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Bobby menyebut hanya melakukan sosialisasi atau mendata, karena di Sumatera Utara, aturan ini rencananya bakal diterapkan pada Januari 2026.

"Kami hanya mendata, menyosialisasikan, ini akan diberlakukan tahun 2026. Saya minta kepada Bupati, 'Tolong didata perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Sumut, tapi menggunakan kendaraan operasionalnya bukan pelat BK agar diganti jadi BK atau BB'. Kenapa? Karena pajak kendaraannya tidak masuk," ucap Bobby usai rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).

Bobby kemudian menceritakan kronologi kejadian saat mengecek kendaraan dengan pelat BL asal Aceh tersebut.

Saat itu, ada tiga kendaraan yang ia tegur karena muatan kendaraan melebihi kapasitas.

Lalu, ketika dilihat, pelatnya, pelat luar.

"Di sini kami sampaikan, pertama, tonasenya berlebih. Kedua, kami sosialisasikan langsung soal pelat. Kami tidak ada melakukan penilangan atau penindakan. Pelat BL atau BM melintas dan perusahaannya di daerah masing-masing, silakan," ucap Bobby.

Baca juga: Ortu Geram Anak Ditampar & Ditendang saat Orientasi Anggota Baru Pecinta Alam, Laporkan Senior