Sosok Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Sebut Keracunan MBG karena Kaget: Biasa Indomie Dikasih Spageti

TRIBUNJATIM.COM - Kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa derah di Indonesia, hingga kini menjadi sorotan. 

Salah satunya di Jawa Tengah, kurang lebih 2.700 siswa di sana dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu MBG.

Kasus ini tersebar di 15 dari 35 kabupaten/kota.

Dari total 1.596 dapur SPPG, baru 84 titik yang mengantongi sertifikat SLHS.

Respon Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi soal kasus keracunan MBG di wilayahnya, viral di media sosial. 

Gubernur yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah pada periode 2020–2024 ini menyebut anak-anak keracunan MBG karena 'perutnya cuma kaget'. 

Ahmad Luthfi menyampaikan pendapatnya itu sembari becanda di antara kawan-kawan media.

Hal itu dikatakannya setelah digelar rapat koordinasi soal program MBG di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).

Baca juga: CEK FAKTA Angka Keracunan MBG Hanya 0,00017 Persen Seperti Kata Prabowo, Samakah dengan Laporan BGN?

Forum tersebut dihadiri para kepala daerah, ahli gizi, dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ahmad Luthfi menanggapi santai laporan ribuan pelajar di wilayahnya yang mengalami gejala keracunan usai menyantap menu dari MBG tersebut.

"Dari 35 kabupaten, sudah 15 kabupaten yang kemarin tidak baik-baik saja. Hampir 2.700 anak-anak kita yang menjadi sasaran terkontaminasi," ujar Luthfi, seperti dikutip dari Warta Kota, Rabu (8/10/2025).

Meski demikian, Luthfi meminta publik tidak melebih-lebihkan insiden tersebut.

Karena menurutnya, sebagian besar kasus bukan disebabkan oleh makanan beracun, melainkan karena tubuh anak-anak belum terbiasa dengan jenis makanan baru yang disajikan.

"Perutnya cuma kaget, jangan dibesar-besarkan. Sing biasane (yang biasanya) makan Iindomie dikasih spaghetti."

Untuk diketahui spageti (atau Spaghetti dalam bahasa Italia) adalah salah satu jenis pasta yang paling terkenal dan merupakan makanan pokok dalam masakan tradisional Italia.

"Ora cocok wetenge (tidak cocok perutnya), jadi penyakit (keracunan)," katanya disambut tawa ringan sebagian peserta rapat.

Baca juga: Wali Murid di Kecamatan Turen Malang Dihebohkan Surat Pernyataan Izin Program MBG

Namun di balik candanya, Luthfi mengakui ada sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi dalam pelaksanaan.

Ia menyebut persoalan higienitas, sanitasi, dan kesiapan SDM di lapangan menjadi titik rawan yang harus mendapat perhatian serius.

"Omprengnya tidak bersih jadi penyakit. Kemudian SDM yang menjamah makanan itu kurang profesional."

"Karena buru-buru, belum siap disimpan, lama kelamaan jadi penyakit," ujarnya.

Ketua Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jateng, Abdun Mufid, menilai pernyataan mantan Kapolda Jateng tersebut justru mengalihkan persoalan pokok.

Yakni terkait lemahnya standar keamanan pangan dalam penyelenggaraan MBG.

"Persoalannya bukan di menunya, tapi di ketidaksiapan penyedia yang berdampak pada rendahnya keamanan produk," tegas Mufid saat dihubungi Tribun Jateng pada Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyederhanakan kasus keracunan massal dengan menyalahkan kebiasaan konsumsi anak-anak.

Sebab, para siswa penerima MBG adalah konsumen yang memiliki hak atas keamanan pangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

"Walaupun disebut makanan gratis, itu tetap dibayari pemerintah," ujarnya.

"Artinya, siswa tetap berposisi sebagai konsumen yang berhak atas keamanan dan keselamatan produk," tegas Mufid.

Ia menilai lemahnya perhatian terhadap aspek keselamatan konsumen menunjukkan pemerintah belum menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama.

Terpisah, ahli gizi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Fitriyono Ayustaningwarno menyebutkan, permasalahan bukan terletak pada jenis makanan, seperti spaghetti atau mi instan, melainkan kepada cara pengolahan dan penyajian yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

"Mi instan maupun spageti sama-sama berbahan dasar tepung terigu," ujar Yusta.

"Jadi bukan karena anak-anak tidak terbiasa makan spageti, tapi karena proses penyajian yang terlalu lama dari waktu masak hingga dikonsumsi," jelas dia.

Ia menjelaskan, makanan matang seharusnya tidak dibiarkan di suhu ruang lebih dari empat jam.

Jika lebih dari itu, mikroba dapat berkembang cepat di kisaran suhu 4–50 derajat Celsius dimana ini merupakan zona berbahaya dalam keamanan pangan.

"Kalau di dapur MBG, proses produksi biasanya dimulai malam hari sekitar pukul 21.00 sampai subuh."

"Lalu makanan baru dikirim dan disajikan siang. Jarak waktunya jauh lebih lama dari batas aman," ucapnya.

Selain waktu tunggu yang panjang, Yusta juga menyoroti risiko kontaminasi dalam sistem produksi masal.

Satu dapur Satuan Pelaksana Penyedia Gizi (SPPG) bisa melayani ribuan porsi untuk beberapa sekolah.

Sekolah yang jaraknya paling jauh otomatis punya risiko lebih tinggi karena distribusinya lebih lama.

Baca juga: VIRAL TERPOPULER: Kandungan Gizi Kentang Rebus dan Pangsit MBG Depok - Dampak Bensin Campur Etanol

Baca juga: Organisasi Guru Tolak Cicipi Menu MBG hingga Bereskan Ompreng, Mendikdasmen Siapkan Insentif

"Kadang proses memasak juga diulang karena keterbatasan alat. Misalnya, sayur dimasak tiga kali."

"Yang pertama paling lama terpapar udara, dan itu yang paling berisiko menimbulkan keracunan," jelasnya.

Sebagai solusi, ia menyarankan penerapan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) agar setiap tahap produksi bisa dilacak bila terjadi kasus keracunan.

Yusta juga menilai perlu adanya sertifikasi dapur MBG, seperti Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).

Hal ini untuk memastikan kebersihan dapur dan pekerja sesuai standar.

"Kalau dapur bersertifikat, suhu makanan bisa dijaga tetap aman, baik dengan pendingin maupun pemanas, sehingga tidak masuk zona bahaya," ujarnya.

Selain itu, ia merekomendasikan agar kapasitas produksi dapur MBG dikurangi.

"Daripada satu dapur melayani 3.000 porsi, lebih baik dibagi 500 sampai 1.000 porsi, atau bahkan dikelola langsung oleh kantin sekolah," tuturnya.

"Di Jepang, program seperti ini sudah berjalan puluhan tahun dan makanan dimasak di dapur sekolah masing-masing, jadi langsung disantap tanpa menunggu lama," sambungnya.

Sosok Ahmad Luthfi

Ahmad Luthfi adalah seorang perwira tinggi Polri (purnawirawan), ia bergabung dan diusung pertama kali oleh Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Ia didampingi oleh H. Taj Yasin Maimoen yang akrab disapa Gus Yasin.

Pasangan Luthfi-Yasin menghimpun dukungan dari sembilan partai politik di Jawa Tengah.

Luthfi-Yasin diusung oleh koalisi besar partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024.

Pada Pilkada Jawa Tengah 2024, Luthfi-Yasin memperoleh total suara sebanyak 11.390.191 suara. Perolehan ini setara dengan sekitar 59,14 persen dari total suara sah, mengungguli pasangan calon lainnya.

Dengan begitu, Luthfi-Yasin menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2025–2030. 

Sebelum masuk ke dunia politik, Ahmad Lutfi berkarier di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

Ia bergabung dengan kepolisian pada tahun 1989 melalui Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepa Milsuk) Polri.

Memiliki pengalaman panjang di bidang Intelijen Keamanan.

Ahmad Lutfi juga pernah menjabat sebagai Kapolres Batang (sekitar 2008).

Pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta (sekitar 2015).

Mencapai jabatan Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Tengah (sekitar 2018).

Puncak kariernya di Polri adalah sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah pada periode 2020–2024, dengan pangkat terakhir Jenderal Polisi bintang tiga (Komisaris Jenderal Polisi - Komjen Pol).

Jabatan Eksekutif Singkat:

Di samping itu, Ahmad Luthfi juga sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan pada Agustus hingga Oktober 2024, sebelum memutuskan pensiun dini untuk berkontestasi di Pilkada.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

Berita Viral lainnya