Ketua Banggar DPR Said Abdullah Usul Presiden Terapkan KPI untuk Menteri: Cegah Kinerja Kamuflatif

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar Presiden memiliki Key Perfomance Indikator (KPI) pada menterinya.

Dengan adanya KPI ini, maka Presiden punya dasar penilaian apakah kinerjanya bagus atau hanya kamuflatif saja.

Said Abdullah mengakui, Presiden punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. 

Bagaimanapun, para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden. Para menteri adalah pembantu Pak Presiden.

"Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata mata kepentingan strategis Presiden," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

Baca juga: Soroti Anggaran TKD Dipangkas Rp71,4 T, Said Abdullah: Protes Pemda Wajar, Pusat Harus Dialogis

Namun demikian, dia juga melihat bahwa Presiden memiliki beberapa organisasi teknis yang bisa membantu Presiden untuk melihat kinerja menteri. 

Presiden memiliki Kantor Staf Presiden, memiliki Sekretariat Kabinet, bahkan beberapa staf khusus sesuai bidangnya masing masing. 

"Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun Key Perfomance Indikator (KPI) untuk menilai seorang menteri perfomance kinerjanya atau tidak. Dengan demikian ukurannya jelas, ada target target, dukungan organisasi, anggaran, dan timelinenya," papar pria yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini. 

Dijelaskan detil, semisal KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri.

"Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subyektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang di evaluasi sama sama memiliki pegangan yang jelas.Kalau ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa di evaluasi secara sepihak," ujarnya. 

Baca juga: Kasus Keracunan MBG Dialami Ribuan Siswa, Said Abdullah: Silakan Evaluasi Menyeluruh

Dengan dasar demikian, dia menilai tidak akan ada menteri merasa kecewa jika kena reshufle karena kinerjanya yang tidak baik. 

Sebaliknya, Presiden juga bisa mendapatkan ukuran ukuran yang kongkrit atas kinerja anak buahnya.

"Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif," tegasnya. 

Apa kinerja kamuflatif itu? Itu adalah kinerja yang seolah olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul hebohnya, tetapi tindakan atau kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural sebagaimana yang dijanjikan Presiden Prabowo dalam Asta Citanya.