Anggur MBG Mengandung Sianida, Dinas Pangan Bongkar Penyebabnya, Menu Sudah Ditarik

Ringkasan Berita:

• Menu MBG dengan kandungan Sianida ditemukan di Jawa Tengah, langsung ditarik oleh pemerintah.
• Kandungan Sianida itu berasal dari buah anggur
• Dinas Pangan Pemkab mengungkapkan hasil temuan anggur jadi sianida.

TRIBUNJATIM.COM - Ada menu MBG yang menggunakan anggur dan membuat munculnya kandungan sianida di dalamnya.

Belum dibagikan kepada siswa, menu MBG mengandung Sianida itu masih jadi sorotan.

Terbaru, MBG yang ditemukan diisi oleh kandungan Sianida itu terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dinas pangan setempat lantas membeberkan penyebab sebenarnya buah anggurnya bisa mengandung sianida.

Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sedang menelusuri adanya kandungan sianida pada anggur dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten tersebut.

Kata Kepala Dinas Pangan

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo, Endang Tien, menduga anggur tersebut kontaminasi dalam proses penanaman yang menggunakan pestisida, serta kemungkinan dari penyimpanan di gudang yang disemprot anti-hama.

Namun, dia belum dapat memastikan karena belum ada pengujian laboratorium terhadap anggur tersebut.

"Ini masih dalam tahap penelusuran dan penelitian," kata Endang, Jumat (7/11/2025), dikutip Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).

Endang menambahkan, anggur hijau impor akan diperiksa di laboratorium milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kartasura.

"Kami perlu uji laboratorium untuk memastikan kadar dan sebarannya," ujar dia.

Baca juga: Polisi Syariah Malah Melanggar Syariat, Ditangkap Warga setelah Kepergok Berbuat Asusila Sama Wanita

Anggur sianida, menu ditarik

Sebelumnya, diberitakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Sukoharjo menemukan anggur hijau impor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terindikasi mengandung zat kimia berbahaya berupa sianida (CN).

Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, mengatakan kandungan sianida pada anggur hijau yang diperiksa sekitar 30 miligram.

"Jumlah tersebut jika dikonsumsi tentu sangat berbahaya," kata Anggaito.

Anggaito menjelaskan, indikasi kandungan sianida ditemukan saat pemeriksaan rutin, melalui pengecekan fisik dan organoleptik serta metode kimia menggunakan alat rapid test.

Baca juga: Isak Tangis Terdakwa Pembunuhan Kopi Sianida Pacitan usai Divonis 18 Tahun Bui, Ibu Korban: Ikhlas

Setelah diketahui ada indikasi kandungan sianida, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPOM, Dinas Pangan Sukoharjo, dan instansi terkait lainnya.

"Menu buah anggur diganti dengan buah jeruk yang telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi," ungkap dia.

Di kawasan Jawa Tengah sendiri, MBG ditargetkan menyasar jutaan penerima.

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 9 Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).

Gibran melakukan kunjungan kerja didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Sebanyak 749 siswa di sekolah tersebut, menjadi penerima manfaat dari program strategis nasional MBG. 

Selama peninjauan, Gubernur Luthfi bersama Wapres Gibran terlihat berbincang dengan siswa-siswi penerima manfaat.

Mereka juga meninjau langsung dapur serta distribusi menu MBG di sekolah.

Salah satu siswi kelas VIII SMPN 9 Salatiga, Salma, mengaku senang dengan adanya program MBG.

Selain menunya sehat, ia juga menilai variasi makanan yang disediakan cukup beragam.

"Menunya komplet dan bergizi, ada sayur, buah, dan protein," kata dia.

Baca juga: Warga Sambut Baik Kolaborasi Pemprov Jateng dan Swasta Perluas Akses Rumah Layak Huni

Di sela kegiatan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan bahan pangan dalam program MBG agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjamin.

“Bapak Wakil Presiden RI melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran, baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” ujarnya.

Berdasarkan data per 5 November 2025, pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah telah menjangkau 6.308.163 penerima manfaat atau sekitar 65,44 persen dari total potensi 9,6 juta penerima.

Dari jumlah tersebut, 6.121.742 penerima merupakan siswa dari jenjang TK hingga SMK serta pondok pesantren, 20.536 ibu hamil, 43.579 ibu menyusui, dan 122.306 balita.

Baca juga: Pemprov Jateng Kembangkan Inovasi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, BRIN Sarankan Fokus Komoditas Lokal

Dari sisi infrastruktur penyediaan pangan, Jawa Tengah telah merencanakan pembangunan 3.228 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hingga awal November 2025, sebanyak 2.267 titik telah terealisasi atau setara 70,22 persen, yang terdiri dari 2.215 mitra, 22 dikelola Polri, 23 oleh TNI, 5 di pondok pesantren, 1 di BUMB Pemalang, dan 1 di Pemda Pati. 

Di Kota Salatiga, baru tersedia 12 SPPG dari target 22 titik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pemantauan terhadap kecukupan suplai serta pengawasan keamanan pangan di setiap SPPG.

Selain itu, dilakukan pula edukasi terkait pola makan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta kampanye Stop Boros Pangan.

Sebagai bentuk komitmen, pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Program MBG berdasarkan SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 tanggal 25 Maret 2025.

Hingga kini, 15 kabupaten/kota telah memiliki Satgas MBG, di antaranya Kabupaten Cilacap, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Klaten, Tegal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pemalang, serta Kota Tegal, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memanfaatkan aset lahan melalui mekanisme pinjam pakai di 134 titik berdasarkan Surat Sekda Nomor S/500.1/37/25 tanggal 2 Juni 2025. 

Dari aspek keamanan pangan, 323 titik SPPG di Jawa Tengah telah memperoleh Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sertifikasi ini mencakup inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan penjamah makanan, pemeriksaan laboratorium berkala, dan penerapan tata laksana bank sampel.

Luthfi menegaskan, seluruh pelaksana MBG di Jawa Tengah diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK).

“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaksana MBG harus memiliki kualifikasi SLHK. Sertifikasi ini memastikan petugas MBG, termasuk petugas gizi, mendapat pelatihan sesuai standar dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terjadinya insiden negatif dalam pelaksanaan program.

Untuk menjamin mutu serta menampung aspirasi masyarakat, Pemprov Jateng juga membuka posko layanan pengaduan MBG melalui hotline 0811-2622-000 atau melalui Call Center JNN di 150945.