Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Sosok dan Harta Kekayaan Amien Rais, Pendiri Partai Ummat yang Digugat Kadernya Sendiri Rp 24 Miliar

Mantan Ketua MPR RI itu digugat senilai Rp 24 miliar oleh 34 kader Partai Ummat. Gugatan itu karena diduga melakukan perbuatan melanggar hukum,

Editor: Torik Aqua
KOMPAS.com
DIGUGAT - Amien Rais saat memperkenalkan logo Partai Ummat pada Selasa (10/11/2020). Amien Rais kini digugat kadernya sendiri Rp 24 miliar. 

Amien kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998.

Meski perolehan PAN pada Pemilu 1999 kurang memuaskan, Amien Rais tetap berhasil meraih kursi di MPR RI.

Usai menjabat sebagai Ketua MPR RI, Amien Rais mencalonkan diri sebagai Presiden RI bersama Siswono Yudo Husodo pada Pilpres 2004, namun ia gagal lantaran hanya memperoleh kurang dari 15 persen suara.

Pada 2021, mantan Besan Zulkifli Hasan itu membentuk Partai Ummat bersama beberapa tokoh politik dan para pendukungnya.

Amien Rais menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro di partai tersebut.

Ia menyatakan keluar dari PAN lantaran partai yang ia dirikan itu sudah tidak sesuai dengan asas dan gagasannya seperti dulu.

Selama berkiprah di dunia politik, Amien Rais kerap melontarkan sejumlah pernyataan dan sikap yang kontroversial.

Kontroversi Amien Rais

Amien Rais dikenal kerap menyampaikan kritik pedas dengan ungkapan-ungkapan tajam dalam dinamika politik Indonesia.

Pada 2018, Amien Rais pernah mengelompokkan partai ke dalam dua kubu, yakni Hizbullah (Partai Allah) yang membela agama Allah, di mana ia mengasosiasikan PAN, PKS, Gerindra, dan Hizbusy Syaithan (Partai Setan) untuk kelompok yang anti-Tuhan.

Pernyataan tersebut lantas menuai kritik tajam dari berbagai elemen.

Amien Rais kemudian mengklarifikasi bahwa itu adalah cara berpikir dan bukan bagian dari aktivitas politik praktis.

Meski begitu, penjelasan itu tetap menuai kritik luas dan Amien Rais dianggap melakukan ujaran kebencian.

Amien Rais juga pernah menyebut Indonesia sebagai bangsa yang "pekok" atau bodoh.

Ia menilai negara ini tidak mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri dan tunduk pada undang-undang (UU) yang dianggap pro-asing.

Pada Pemilu 2019, Amien Rais meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak menggelar rekapitulasi suara di Hotel Borobudur, Jakarta.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved