Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Daftar Kendaraan yang Diblokir Pertamina Imbas Melanggar Aturan BBM Subsidi, 394 Ribu Nomor Dirilis

Berikut daftar kendaraan mana saja yang berakhir diblokir oleh PT Pertamina karena melanggar aturan BBM Subsidi.

Penulis: Ignatia | Editor: Ignatia Andra
Istimewa
ANTRE - Antrean kendaraan bermotor di SPBU Labruk Lor, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (29/7/2025). Kendaraan mengantre demi mendapatkan BBM akibat kendala distribusi.  

Pertamina Patra Niaga juga terus mengembangkan digitalisasi guna memperkuat monitoring transaksi BBM subsidi.

Ega menyebut program strategis yang dijalankan pada 2025 mencakup peningkatan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Program-program strategis yang terus kita dorong selama tahun 2025 antara lain program subsidi tepat baik untuk sektor BBM maupun sektor LPG. Untuk sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun jenis Pertalite," katanya.

Menurutnya, hasil implementasi sistem tersebut mulai terlihat. 

Baca juga: DPRD Jember Geram Developer Absen RDP Soal Saluran Irigasi Tertutup, Pemkab: Lapor ke Pemprov Jatim

Kuota solar hingga Oktober 2025 diperkirakan terkendali di bawah 1,5 persen dari total kuota yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga.

"Sementara untuk sektor Pertalite diperkirakan under 10 persen dari kuota 2025," ujar dia.

Pertamina Patra Niaga juga terus mendorong pertumbuhan penjualan produk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Salah satu yang dikembangkan adalah Pertamax Green.

Kini, terdapat 168 SPBU di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten yang menyediakan Pertamax Green.

"Animo masyarakat cukup baik, sales growth sampai dengan saat ini kurang lebih 80 persen dibanding tahun 2024," pungkas Ega.

Alasan dasar pemerintah

Pemerintah, melalui BUMN Pertamina, membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk memastikan subsidi bahan bakar lebih tepat sasaran.

Berguna pula untuk mengurangi pemborosan anggaran, dan mencegah penyalahgunaan oleh kelompok yang sebenarnya mampu.

Dengan pembatasan ini — misalnya lewat aplikasi MyPertamina — diharapkan penerima subsidi hanya mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga beban subsidi APBN bisa ditekan. 

Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga kuota subsidi agar tidak jebol dan agar alokasi subsidi bisa dialihkan ke program prioritas lain seperti pendidikan atau kesehatan.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved