Daftar Kendaraan yang Diblokir Pertamina Imbas Melanggar Aturan BBM Subsidi, 394 Ribu Nomor Dirilis

Ringkasan Berita:

• PT Pertamina merilis ada sekitar 394 ribu kendaraan yang diblokir karena kecurangan
• Pasokan BBM Subsidi bagi kendaraan masih jadi sorotan
• Tak hanya kendaraan, PT Pertamina juga menginspeksi SPBU

TRIBUNJATIM.COM - Inilah daftar kendaraan yang telah diblokir oleh Pertamina Patra Niaga karena melakukan berbagai kecurangan sistem subsidi BBM.

Kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang teridentifikasi fraud.

Ada sebanyak 394 ribu kendaraan yang dinyatakan PT Pertamina untuk segera diblokir setelah ini.

Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Hingga pertengahan November 2025, total 394 ribu nomor kendaraan telah diblokir karena teridentifikasi melakukan kecurangan dalam pembelian BBM bersubsidi.

Alasan Pertamina Patra Niaga

Direktur Utama Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025), menyampaikan bahwa pemblokiran ini dilakukan untuk menjaga ketepatan penyaluran sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.

"Dari sisi pengawasan sistem subsidi, (Pertamina Patra Niaga) telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM (subsidi) di SPBU," kata Ega dikutip TribunJatim.com via Kompas.com, Selasa (18/11/2025).

Ia menambahkan, bentuk kecurangan dari kendaraan-kendaraan tersebut tidak dijabarkan secara rinci.

Namun, langkah pemblokiran dipastikan dilakukan agar mereka tidak bisa lagi membeli BBM subsidi.

Baca juga: Pengendara Sempat Kaget Dikira Ditilang, Ternyata Dapat Cokelat dan Bunga dari Polres Ponorogo

Pengawasan 544 SPBU

Selain memblokir nomor kendaraan, Pertamina Patra Niaga juga telah melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU hingga pertengahan November 2025.

Dalam paparannya, Ega menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi energi berjalan merata hingga pelosok Indonesia.

Saat ini, perusahaan mengoperasikan 231 fasilitas, mulai dari terminal BBM, terminal LPG, hingga depo pengisian pesawat udara di berbagai wilayah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina Patra Niaga mengoperasikan 15.345 titik penyaluran BBM, termasuk program BBM Satu Harga di 573 lokasi.

Program tersebut bertujuan memperluas akses energi secara berkeadilan.

Digitalisasi dan penguatan pengawasan subsidi

Pertamina Patra Niaga juga terus mengembangkan digitalisasi guna memperkuat monitoring transaksi BBM subsidi.

Ega menyebut program strategis yang dijalankan pada 2025 mencakup peningkatan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Program-program strategis yang terus kita dorong selama tahun 2025 antara lain program subsidi tepat baik untuk sektor BBM maupun sektor LPG. Untuk sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun jenis Pertalite," katanya.

Menurutnya, hasil implementasi sistem tersebut mulai terlihat. 

Baca juga: DPRD Jember Geram Developer Absen RDP Soal Saluran Irigasi Tertutup, Pemkab: Lapor ke Pemprov Jatim

Kuota solar hingga Oktober 2025 diperkirakan terkendali di bawah 1,5 persen dari total kuota yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga.

"Sementara untuk sektor Pertalite diperkirakan under 10 persen dari kuota 2025," ujar dia.

Pertamina Patra Niaga juga terus mendorong pertumbuhan penjualan produk bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Salah satu yang dikembangkan adalah Pertamax Green.

Kini, terdapat 168 SPBU di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten yang menyediakan Pertamax Green.

"Animo masyarakat cukup baik, sales growth sampai dengan saat ini kurang lebih 80 persen dibanding tahun 2024," pungkas Ega.

Alasan dasar pemerintah

Pemerintah, melalui BUMN Pertamina, membatasi konsumsi BBM bersubsidi untuk memastikan subsidi bahan bakar lebih tepat sasaran.

Berguna pula untuk mengurangi pemborosan anggaran, dan mencegah penyalahgunaan oleh kelompok yang sebenarnya mampu.

Dengan pembatasan ini — misalnya lewat aplikasi MyPertamina — diharapkan penerima subsidi hanya mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga beban subsidi APBN bisa ditekan. 

Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga kuota subsidi agar tidak jebol dan agar alokasi subsidi bisa dialihkan ke program prioritas lain seperti pendidikan atau kesehatan.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com