Pembangunan Gapura Gedung Gubernur Telan Biaya Rp3,9 M, Pelestarian Cagar Budaya Cuma Rp156 Juta

Ringkasan Berita:

• Muncul beragam kritikan dari berbagai pihak soal Gapura Gedung Sate yang direnovasi pada November 2025.
• Anggota DPRD membeberkan pemandangan kontras anggaran proyek Gapura Gedung Sate.

TRIBUNJATIM.COM - Polemik renovasi Gapura Gedung Sate yang menelan biaya Rp3,9 miliar menuai pro dan kontra.

Pasalnya, anggaran pelestarian situs budaya justru cuma Rp156 juta.

Baca juga: Pria Ngamuk Tak Dapat BLT Rp900 Ribu, Sindir Orang Bermobil, Klarifikasi usai Didatangi Dinsos

Diketahui, Gedung Sate adalah sebuah bangunan bersejarah dan simbol Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924 pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pembangunan Gedung Sate bertujuan sebagai kantor pemerintahan Belanda, khususnya untuk Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan.

Nama Gedung Sate berasal dari ornamen tusuk sate yang unik di puncak menaranya.

Saat ini, Gedung Sate menjadi kantor Gubernur Jawa Barat.

Ketika Gapura Gedung Sate direnovasi pada November 2025, muncul beragam kritikan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Barat.

Kritikan tersebut di antaranya soal desain gapura yang mirip dengan desain Candi Bentar.

Candi Bentar adalah jenis gapura khas dari arsitektur Jawa dan Bali yang berupa dua bangunan serupa dan simetris yang berdiri berhadapan tanpa atap penghubung di bagian atas, sehingga terlihat seperti candi yang terbelah dua secara sempurna.

Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk dan pembatas antara ruang luar dengan ruang dalam seperti pura, istana, atau kompleks bangunan tradisional.

Selain soal desain, biaya renovasi Gapura Gedung Sate juga ikut disorot.

Dengan biaya yang begitu besar, DPRD Jawa Barat justru membandingkannya dengan perbaikan fasilitas publik hingga perawatan cagar budaya Sunda yang nilainya tidak sebesar itu.

Anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, membeberkan pemandangan kontras proyek Gapura Gedung Sate.

Ia mengatakan, anggaran Gapura Gedung Sate yang bernilai Rp3,9 miliar memang disepakati dalam APBD Perubahan 2025.

Namun, Maulana mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah.

Menurutnya, anggaran belanja mengalami banyak pemotongan, termasuk gaji pegawai.

Di sisi lain, pemerintah daerah justru menghabiskan anggaran dengan nilai fantastis untuk pembangunan gapura.

"Tapi satu sisi, kita bisa lihat bahwa anggaran membangun gapura Gedung Sate itu menghabiskan Rp3,9 miliar," kata dia, dikutip dari Tribun Jabar.

Dikatakannya, anggaran tahun 2026 yang disebutnya muncul lebih cepat.

Banyak usulan proyek yang dianggap tidak sesuai aspirasi masyarakat, termasuk rencana pembangunan gerbang batas provinsi maupun kota/kabupaten dengan gaya arsitektur Sunda.

Ia mencontohkan, anggaran lebih dari Rp10 miliar diproyeksikan pembangunan gerbang batas provinsi maupun batas kota/kabupaten didesain bergaya Sunda.

"Bahkan dicita-citakan oleh Pak Gubernur hingga gerbang tol, kita menolak," imbuhnya.

Baca juga: Wanita Kehilangan Uang Rp170 Juta Gegara Bujuk Rayu Pria, Yakin setelah Pelaku Pamer HT & Pistol

Yusuf pun membandingkan alokasi tersebut dengan anggaran pelestarian lebih dari 50 situs kebudayaan asli Sunda di Jawa Barat, yang pada tahun 2026 hanya mendapat Rp156 juta.

"Saya pikir mengurus situs cagar budaya peninggalan orang Sunda zaman dahulu lebih wajib, ketimbang membuat bangunan-bangunan baru, sekalipun niatnya memperlihatkan simbol-simbol Sunda," tutur Yusuf.

Lebih lanjut, dia mempertanyakan dasar pemilihan Candi Bentar sebagai desain gapura.

Menurutnya, bentuk gapura tidak memiliki keterkaitan dengan identitas budaya Sunda yang seharusnya menjadi acuan.

"Saya hanya bertanya bahwa Candi Bentar itu kalau kita telusuri sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan kasundaan," kata Yusuf.

Baik, berikut versi penulisan ulang yang lebih mengalir namun tetap mempertahankan makna asli:

Yusuf menambahkan, bahwa pembangunan gapura tidaklah mendesak, selain persoalan desain yang dipersoalkan.

Dia mencontohkan, kondisi jalan provinsi yang menghubungkan Cisarua–Padalarang menuju Lembang, Kabupaten Bandung Barat, semakin memprihatinkan.

Selain itu, jalan tersebut dipenuhi lubang dan minim penerangan, sehingga menimbulkan risiko besar bagi para pengguna, khususnya pada malam hari.

Jawa Barat, kata dia, masih memiliki urgensi di sektor sosial maupun infrastruktur yang seharusnya lebih diprioritaskan dibandingkan proyek gapura Gedung Sate. 

usai gapura Gedung Sate jadi kontroversi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka suara. 

Dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Dedi Mulyadi atau KDM terlihat berbincang dengan arsitek ITB, Sigit, sambil meninjau pembangunan gerbang dan gapura yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa banyak netizen mengira desain gapura dan pagar tersebut merupakan ide pribadinya.

Padahal, sebelum dibangun, arsitek terlebih dahulu melakukan riset dan merancang desainnya melalui proses Detail Engineering Design (DED).

"Jadi ini (Gapura Gedung Sate) yang gambar bukan saya. Kalau di Lembur Pakuan yang gambar saya," kata Dedi Mulyadi yang meninjau Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025), dikutip dari Grid.ID.

"Kalau di lembur Pakuan itu karena itu pribadi, cuek saya, karena tidak perlu lelang."

"Kalau di sini harus, karena harus ada namanya DED," lanjutnya.

Renovasi gerbang dengan anggaran sekitar Rp3,9 miliar tersebut, kata Dedi Mulyadi, bersumber dari efisiensi berbagai pos anggaran, termasuk biaya perjalanan dinas dan pengadaan seragam gubernur.