Blak-blakan Mendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Boneka Modal Popularitas, Didikte Sekda

Ringkasan Berita:

1. Tito Karnavian kritik kepala daerah minim kemampuan, hanya mengandalkan popularitas.
2. Disampaikan di Perpusnas Jakarta dalam pengukuhan Perpukadesi 2026–2031.
3. Lemahnya kapabilitas membuat pemerintahan dikendalikan bawahan, bukan pemimpin.

TRIBUNJATIM.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian blak-blakan menyebut sejumlah kepala daerah di Indonesia bak boneka.

Hal itu merujuk pada kepala daerah yang tak punya kapabilitas.

Fenomena ini muncul karena kepala daerah hanya mengandalkan popularitas saja.

Tito menyebut jika kepala daerah itu tak paham tugas administratif.

Baca juga: Daftar 10 Kepala Daerah Era Prabowo Terjaring OTT KPK, 3 dari Jatim

Sehingga operasional pemerintahan justru dikendalikan oleh bawahannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026-2031 yang berlangsung di Perpusnas, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Menurutnya, rendahnya kapabilitas ini menjadi tantangan serius dalam tata kelola birokrasi di tingkat daerah.

Tito menjelaskan bahwa euforia kemenangan dalam Pilkada sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman manajerial yang memadai.

Hal ini mengakibatkan kepala daerah tersebut kehilangan kendali atas jalannya roda pemerintahan.

"Banyak kita temukan euforia setahun euforia, tapi nggak ngerti (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain," ujar Tito Karnavian dalam sambutannya.

Ia menilai pemilihan kepala daerah saat ini masih didominasi oleh faktor elektabilitas semata.

Kondisi tersebut membuat mereka yang terpilih tidak selalu memiliki latar belakang atau kemampuan birokrasi yang mumpuni.

"Nggak semua kepala daerah yang terpilih itu betul-betul dia mumpuni, dia terpilih karena mungkin kemampuan kampanyenya, tim suksesnya, elektabilitas karena dia populer, dia terpilih, tapi begitu terpilih kapabilitas berat," tegas Tito.

Selain masalah administrasi, Tito juga menyoroti kelemahan kepala daerah dalam memimpin forum koordinasi di wilayahnya.