Sesumbar Eks Wamenaker Noel Ebenezer Minta Dihukum Mati Jika Terbukti Memeras Pengusaha

Maju sebagai caleg dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara, Noel meraup 29.786 suara. Tetapi, dia tidak berhasil lolos sebagai wakil rakyat di Senayan.

Baca juga: Tangis Buruh Pabrik Odol Mengabdi 40 Tahun Dapat Pesangon Cek Bodong, Wamenaker Ngamuk

Kena OTT KPK

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, pada Rabu (20/8/2025) malam.

“Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/8/2025).

Meski demikian, Fitroh belum menyampaikan kasus korupsi yang menjerat Noel.

“Nanti akan disampaikan,” ujar dia.

Sebanyak 10 orang diamankan KPK dalam OTT tersebut. 

Baca juga: Sosok Santi Bos Travel Bikin Wamenaker Geram, Ditemui Malah Terbang ke Jepang, Perusahaannya Disegel

Pernah Murka Sidak Pabrik Jan Hwa Diana

Sebelum terjaring OTT KPK, Immanuel Ebenezer menjadi sorotan saat sidak perusahaan milik Jan Hwa Diana.

Kala itu, pabrik Jan Hwa Diana tengah disoroti karena polemik penahanan ijazah karyawannya.

Wamenaker turun tangan menyidak pabrik Diana untuk mengakhiri polemik tersebut namun tak membuahkan hasil.

Bahkan, Wamenaker dibuat murka.

Kala itu, Wamenaker Immanuel tak bisa menahan kecewa atas ulah tidak kooperatif Diana, selaku owner UD Sentoso Seal, perusahaan penyedia spare part kendaraan.

Tanda-tanda tidak kooperatif Diana itu, sudah dirasakan saat Wamenaker yang mewakili negara bersama Wawali Surabaya Armuji mewakili pemerintahan setempat tiba di lokasi perusahaan, di pusat pergudangan Margomulyo Surabaya.

Begitu Wamenaker tiba, Diana tidak tampak.

Bahkan, Immanuel dan Cak Ji harus menunggu untuk masuk ke tempat perusahaan itu, meski tidak melalui pintu utama.

Diana pun tak datang menyambut, hanya petugas dan staf Diana yang membukakan pintu.

Mereka lantas mengantarkan perwakilan pemerintah itu ke salah satu lorong.

Dengan tetap berdiri, Diana bersama suaminya baru menemani Wamenaker.

Setelah beberapa saat keliling di sejumlah lorong, perwakilan pemerintah dan pelaku industri itu bertemu untuk mengklarifikasi soal penahanan ijazah.

Khusus untuk pertemuan tersebut, hadir pula Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiyawan.

Kedatangan perwakilan negara yang lengkap itu, ternyata tetap tidak membuat Diana memberi keterangan dengan baik.

"Tidak kooperatif. Kita sebagai negara tidak dihargai. Saya pikir Pak Wawali saja yang tidak dihargai. Saya juga tidak dihargai," kesal Wamenaker Immanuel dengan nada kecewa, dikutip dari Kompas.com.

Dalam pertemuan dengan Diana dan manajemen, Wamenaker melihat ada yang janggal dan ditutup-tutupi.

Baca juga: Wamenaker Murka sampai Tunjuk Pegawai saat Sidak Perusahaan, Mau Temui Bos Tak Digubris: Kurang Ajar

Dia datang sebagai kewajiban negara harus hadir agar industrial tetap harmonis, lanjut Wamenaker, agar hak-hak karyawan tidak dilanggar.

Namun, nyatanya di luar dugaan. Immanuel meminta menjadi pelajaran bagi industrial yang lain agar jangan menahan ijazah.

Menahan ijazah itu pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi.

Diana dianggap selalu berkelit, mengaku tidak kenal karyawan dan sebagainya.

Perwakilan negara ini pun meminta kasus ini akan dikawal secara hukum, dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, sebab indikasinya jelas, Perda harus ditegakkan.

Bahwa kasus ini akan dikawal secara hukum dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian.

Saat disinggung soal gaji UMR hingga pemotongan gaji karyawan karena shalat Jumat, "Jawaban saya, ini biadab. Negara sudah mengatur terkait kegiatan beribadah," tegas Immanuel.

Dalam kesempatan berbeda, Jan Hwa Diana juga enggan menanggapi atas sidak yang dilakukan Wamenaker.

"Saya sudah malas, no comment," kata Diana.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com