UU Anti-Flexing Usulan Ahmad Dhani Dikritik Lita Gading, Dibandingkan UU Perampasan Aset: Mikir!

Psikolog yang pernah membintangi sinetron Intan itu menduga Ahmad Dhani tak memikirkan risiko dari apa yang diusulkannya itu.

"Dan risikonya itu juga tidak dia pikirin," tembaknya lagi.

"Yang penting gue happy, itu sistem kerjanya orang yang kapabilitasnya segede gini (seujung jari) guys, tapi ngocehnya berkoar-koar, seakan dia yang paling hebat. Siapa coba? Dhani," sambungnya.

Sindiran menohok pun kembali dilontarkan oleh psikolog yang lahir pada 10 September 1975 itu terkait dengan Undang-undang Anti Flexing usulan Ahmad Dhani.

"Emang ada Undang-undang Anti Flexing? emang ada? gue tanya!"

"Harusnya kamu itu berpikir nggak boleh terlalu seperti itu, kamu tuh yang penting viral dulu, tapi nggak pake ini (otak) buat apa? aneh," timpalnya.

Baca juga: SELEB TERPOPULER - Ahmad Dhani Minta Bukti Jika Dirinya Selingkuh - Penyanyi Minta Riders Gila

Baca juga: Sosok Lita Gading, Dilaporkan Ahmad Dhani ke KPAI, Sang Psikolog Diduga Bully Putri Mulan Jameela

Menurut psikolog lulusan S3 Psikologi Klinis di Universitas Persada Indonesia YAI itu Undang-undang Perampasan Aset lebih penting daripada Undang-undang Anti Flexing usulan Ahmad Dhani.

"Perampasan aset itu baru bener, jangan flexing-flexing, 'saya nggak pernah flexing', mikir, tuh jejak digital," serunya lagi.

Di momen itu, Lita Gading seolah menepis pengakuan pentolan band Dewa 19 itu yang mengaku tidak pernah pamer kekayaan alias flexing.

Ia pun langsung menyinggung momen saat Ahmad Dhani menggelar pesta pernikahan putra sulungnya Al Ghazali bertemakan Javanese Royal Wedding pada pertengahan tahun 2025 lalu.

"Lha dengan kamu menikahkan Al kemarin itu bukan flexing? Flexing itu namanya, menunjukan siapa jati diri kamu, ingin terlihat hebat?"

"Padahal nggak semuanya uang dari kamu kan? Masih ada donatur lain yang lebih gede, kalau ngomong itu jangan asal jeplak," tandasnya.

Lantas, apakah perlu aturan khusus agar anggota DPR tidak flexing?

Penguatan kode etik

Melansir dari Kompas.com, pengamat kebijakan politik Andrinof Chaniago mengatakan, aturan anti-flexing tidak perlu dibuat dalam bentuk undang-undang.