394 Sarana Prasarana Terdampak Kerusuhan di Surabaya, Pemkot Butuh Rp 3,7 M untuk Perbaikan

Poin Penting:

• Ombudsman RI Jawa Timur meminta pemerintah daerah untuk segera memperbaiki fasilitas terdampak kerusuhan pada Agustus lalu.
• Total, ada 394 unit sarana dan prasarana yang terimbas kerusuhan di Kota Pahlawan.
• Pemkot Surabaya telah menghitung total kebutuhan anggaran untuk perbaikan, yakni sekitar Rp 3,7 miliar.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah sarana dan prasarana di Surabaya mengalami kerusakan hingga kehilangan.

Total, ada 394 unit sarana dan prasarana yang terimbas kerusuhan di Kota Pahlawan, Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu (30/8/2025).

Ombudsman RI Jawa Timur meminta pemerintah daerah untuk segera memperbaiki fasilitas tersebut dengan tidak menggangu pelayanan kepada masyarakat.

Pihak Ombudsman telah memanggil Pemkot Surabaya yang dihadiri oleh tim teknis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Selasa (9/9/2025).

"Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Surabaya, total ada 394 item sarpras (sarana prasarana) yang rusak/hilang,’’ ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (10/9/2025).

Berbagai kerusakan tersebut meliputi kantor Polsek Tegalsari berikut bungker, 33 kamera CCTV, 6 pos pantau BPBD, 23 pos polisi, 5 sepeda motor, puluhan barrier water dan separator, puluhan papan nama/rambu, belasan lampu hias, hingga lampu lalu lintas.

Pemkot Surabaya, menurut Agus telah menghitung total kebutuhan anggaran untuk perbaikan.

Pemkot butuh sekitar Rp 3,7 miliar.

Menutup kebutuhan tersebut, pemkot diminta agar mengalokasikan anggaran perbaikan/pengadaan sarpras dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Ini seperti yang dialokasikan pemprov,’’ kata Agus.

Tentunya, pemkot harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Surabaya dalam menggunakan anggaran BTT tersebut.

Upaya perbaikan/pengadaan sarpras mendesak dilaksanakan, agar pelayanan publik di Surabaya dapat kembali normal pascakerusuhan setelah demo.

Baca juga: Pengakuan Tersangka yang Rusak Barrier di depan Gedung Grahadi, Aksinya Terekam Kamera Drone 

Ketersediaan anggaran menentukan lama perbaikan nantinya.

"Pemkot masih menggantungkan pada penganggaran, bisa jadi baru tuntas tahun depan,’’ kata Agus.

Pada pertemuan tersebut, Ombudsman juga mengungkap nilai kerugian material, biaya rekonstruksi, dan timeline rencana pemulihan sarpras tersebut.

Tak hanya aset pada Pemkot Surabaya, namun juga Pemrov Jatim.

Asisten II II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Joko Irianto dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, I Nyoman Gunadi mewakili Pemprov Jawa Timur

Penggalian informasi tersebut memastikan pelayanan publik dapat kembali normal setelah unjuk rasa dan kerusuhan.

‘’Dari keterangan pemprov, mereka menargetkan Desember 2025 rekonstruksi Grahadi selesai," kata Agus.

Menurut Agus, baik pemprov maupun pemkot juga merinci alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka rekonstruksi dan pemulihan sarpras.

Pemprov memperkirakan rekonstruksi bangunan Grahadi butuh biaya Rp 11 miliar yang diambilkan dari BTT APBD.

‘’Untuk rekonstruksi Grahadi, pemprov sudah melakukan persiapan. Di antaranya membentuk empat tim yang fokus pada pembersihan, kajian sejarah dan rekomendasi (terkait bangunan cagar budaya), perencanaan teknis/konstruksi, dan pelaksanaan,’’ kata Agus.

Pemprov juga telah mengadakan pertemuan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan XI Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dan Pemkot Surabaya. Pemkot dilibatkan karena Grahadi merupakan cagar budaya tingkat kota.

Menurutnya, pemprov mengikuti rekomendasi tim kajian sejarah dalam rekonstruksi Grahadi yang berstatus cagar budaya. Di antaranya, bakal menyiapkan detail material, mulai kapur pengganti semen (yang dipesan dari AS), kayu (dari Perhutani), hingga perkakas logam seperti engsel, grendel, dan pegangan pintu. 

Agus menjelaskan, dari keterangan Asisten II, selama proses rekonstruksi, ruang kerja wakil gubernur bakal dipindah ke ruangan lain di Grahadi yang tidak mengalami kerusakan sehingga pemprov menjamin pelayanan publik tidak ada yang terganggu.

‘’Pak Wagub Jatim juga dapat menggunakan kantor di Jalan Pahlawan,’’ jelas Agus. 

Kejadian pembakaran pos polisi, bangunan cagar budaya Gedung Negara Grahadi dan Polsek Tegalsari, hingga sejumlah fasilitas dilakukan orang tak dikenal pada Jumat (29/8/2025) malam dan Sabtu (30/8/2025) malam hingga menjelang Minggu (31/8/2025) dini hari.

Peristiwa tersebut berlangsung setelah aksi unjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo tersebut dibubarkan aparat.

Di Polsek Tegalsari, sejumlah oknum tak dikenal tampak berusaha menjarah beberapa benda di sela membakar bangunan. Di antara yang dijarah adalah area pagar sisi timur halaman markas, foto Presiden Prabowo, besi pada bagian atas pagar beton halaman markas, mesin dispenser, hingga gas elpiji.