‎APBD Surabaya 2026 Rp12,7 Triliun Disahkan, Adi Sutarwijono: Prioritaskan Kepentingan Warga

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - ‎Semangat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat mengiringi pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. APBD Surabaya disahkan Rp 12,7 triliun.

‎Momentum disahkannya anggaran dan belanja daerah itu tepat di Hari Pahlawan. DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi mengesahkan melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025)

‎Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Tiga Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Laila Mufidah, dan Arif Fathoni hadir lengkap. Begitu juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

‎Rapat berlangsung khidmat penuh semangat kebersamaan. Di hadapan Wali Kota, jajaran OPD, dan seluruh anggota Dewan, Adi menegaskan bahwa proses pembahasan hingga penetapan APBD berjalan sesuai jadwal, transparan, dan produktif.

‎‎Hal ini merupakan wujud nyata sinergi yang semakin matang antara legislatif dan eksekutif.

Baca juga: DPRD Surabaya Kawal Ketat Rp47 Miliar untuk Program Anggaran Intervensi Gen Z Mandiri

‎‎Rapat Paripurna itu menunjukkan seluruh tahapan berjalan baik dan sesuai timeline penetapan APBD 2026. Ketua DPRD Adi menyebut bahwa semua hal yang dibahas termasuk berbagai usulan dari anggota dewan ditanggapi dengan baik oleh Wali Kota.

‎‎"Kami percaya, program-program yang disusun akan terserap maksimal untuk kepentingan warga. APBD ini kita prioritaskan untuk kepentingan masyarakat," kata Adi.

‎‎Hak-hak mendasar warga akan layanan pendidikan, kesehatan, bahkan tempat tinggal warga agar layak huni menjadi prioritas utama. Jaminan kesehatan warga, akses pendidikan, beasiswa makin luas,  hingga hunian layak lewat bedah rumah terus diperhatikan.

‎‎Momentum Istimewa

‎Adi menyampaikan, momentum penetapan APBD di tanggal 10 November menjadi simbol istimewa. Di hari yang sama ketika Surabaya memperingati Hari Pahlawan, DPRD dan Pemkot sepakat memperkuat arah pembangunan kota yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

‎Ia menegaskan, setiap rupiah dalam APBD 2026 harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat Surabaya, dari pembangunan saluran air hingga program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

‎‎“Kami akan terus melakukan evaluasi di lapangan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Program seperti Rutilahu, saluran air, penerangan jalan umum (PJU), semuanya harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

‎Adi juga menekankan bahwa semangat kebersamaan antara DPRD dan Pemkot menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Ia memuji langkah kolaboratif Wali Kota Eri Cahyadi yang selalu membuka ruang dialog dengan Dewan dan masyarakat.

‎Yang terpenting adalah narasi positif pembangunan. Kami ingin pemerintah kota terus mendesain Surabaya sebagai kota yang inklusif, penuh partisipasi, dan berkeadilan sosial.

‎DPRD Surabaya optimis APBD 2026 akan menjadi instrumen efektif untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Surabaya.