Peringatan Wafat Bung Karno Jadi Momentum Refleksi Kesejahteraan Rakyat

Ringkasan Berita:

• Akademisi Untag Surabaya menilai meningkatnya PHK dan kesenjangan sosial menunjukkan cita-cita keadilan sosial Bung Karno belum sepenuhnya terwujud.
• Konsep Marhaen dan sosio-demokrasi yang digagas Bung Karno dinilai masih relevan menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
• Peringatan wafat Bung Karno pada 21 Juni diminta menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen mewujudkan kesejahteraan yang merata.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) masih lebarnya kesenjangan sosial dinilai menjadi pengingat bahwa cita-cita keadilan sosial yang diperjuangkan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, belum sepenuhnya terwujud.

Menjelang peringatan wafat Bung Karno pada 21 Juni mendatang, Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Supangat, mengajak masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai bahan refleksi terhadap perjalanan bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.

“Setiap tanggal 21 Juni kita bukan hanya mengenang wafatnya Bung Karno, tetapi juga merefleksikan apakah cita-cita kemerdekaan yang beliau perjuangkan sudah benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan itu masih sangat relevan hingga hari ini,” ujar Supangat, Rabu (10/6/2026).

Kemerdekaan Harus Menghadirkan Kesejahteraan

Menurut Supangat, Bung Karno sejak awal menempatkan kemerdekaan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Berbagai pemikiran yang dituangkan dalam karya-karyanya menegaskan bahwa kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga harus mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Baca juga: Soekarno Trip 2026, Gen Z Diajak Mengenal Jejak Perjuangan Bung Karno di Surabaya

“Beliau tidak pernah memaknai kemerdekaan hanya sebagai terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat,” katanya.

Pandangan tersebut, menurutnya, tetap relevan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat saat ini.

Konsep Marhaen Dinilai Masih Relevan

Supangat menilai gagasan Marhaen yang diperkenalkan Bung Karno pada era 1930-an masih memiliki relevansi kuat dalam konteks Indonesia modern.

Ia menjelaskan bahwa kelompok pekerja informal, pengemudi transportasi daring, pekerja lepas, hingga pelaku usaha mikro saat ini menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda dengan kaum Marhaen pada masa lalu.

Mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, namun masih menghadapi keterbatasan akibat sistem ekonomi yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara.

“Marhaen hari ini mungkin tidak lagi identik dengan petani kecil seperti pada masa kolonial. Bentuknya berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi substansi persoalannya masih sama, yaitu bagaimana negara memastikan masyarakat memperoleh kesempatan yang adil untuk hidup sejahtera,” jelasnya.

Demokrasi Tidak Cukup Hanya Pemilu

Selain konsep Marhaen, Supangat juga menyoroti pemikiran Bung Karno mengenai sosio-demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilu semata, melainkan harus diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Ia menyebut akses pendidikan yang setara, perlindungan tenaga kerja, hingga penegakan hukum yang berkeadilan merupakan bagian penting dari demokrasi yang sesungguhnya.