Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk, Layanan Pendaftaran Haji di Trenggalek Masih ke Kemenag

Poin penting:

• Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah, yang akan mengambil alih seluruh urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih.
• Di Kabupaten Trenggalek, layanan haji dan umrah masih ditangani oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Trenggalek, karena belum ada perubahan teknis atau arahan resmi terkait peralihan kewenangan.
• Layanan haji tetap berjalan normal, termasuk proses daftar ulang dan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026, seperti pengecekan kuota dan proses pembuatan paspor.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk melengkapi susunan Kabinet Merah Putih.

Sesuai dengan namanya, kementerian tersebut akan mengambil alih urusan haji dan umrah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

Di Kabupaten Trenggalek sendiri, segala hal mengenai haji dan umrah masih berada di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Trenggalek. 

Kasi PHU Kemenag Trenggalek, Subkan Hamzah menuturkan sampai saat ini belum ada perubahan tugas dan wewenang dari seksi PHU yang ia pimpin. 

"Belum ada perubahan sampai sekarang, kami masih bekerja sesuai yang dulu. Tetap kami terima kalau ada yang daftar (haji), jadi layanan haji tetap jalan seperti biasa," kata Subkan, Selasa (9/9/2025).

Baca juga: Pelayanan Haji Masih di Kemenag, Warga Lumajang Diminta Tak Bingung Saat Masa Transisi

PHU Kemenag Trenggalek sendiri saat ini sudah mulai melakukan tahapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026.

"Sekarang kita sudah proses, kita sudah daftar ulang, kita seusaikan Trenggalek dapat (kuota) berapa lalu yang daftar ulang berapa, sebentar lagi proses paspor," tambahnya.

Walaupun belum ada perubahan, Subkan sudah bersiap-siap jika PHU akan berpisah dari Kemenag. 

Namun demikian, Subkan memilih untuk menunggu pentunjuk teknis yang akan menjadi pedoman pemisahan PHU dari Kemenag.

"Jadi sampai saat ini kita tidak terpengaruh bagaimana-bagaimana, layanan haji tetap berjalan seperti biasanya," pungkasnya.