Tingkatkan Pelayanan Publik, Kabupaten Madiun Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan dari pendataan ini, untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah Madiun yang berkualitas dan terpercaya.

Tingkatkan Pelayanan Publik, Kabupaten Madiun Siap Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TRIBUNJATIM.COM/IST/Humas Pemkab Madiun
Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro atau Kaji Mbing, saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Madiun, Senin (1/10/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran, Madiun'>Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro, akan melakukan pendataan berbasis elektronik.

Tujuan dari pendataan ini, untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah Madiun yang berkualitas dan terpercaya.

Pendataan berbasis elektronik ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang baru saja disahkan.

Gelar Silaturahmi di Mapolda, Polda Ajak FPI untuk Jaga Kondusifitas Keamanan di Jatim

"Pelan-pelan, kami menuju ke arah itu. Kami sudah mulai melakukannya, dimulai dari yang terkecil. Seluruh data akan kami perbaiki, data kemiskinan, pengangguran, data tanah, data anak yatim. Semuanya akan berbasis elektronik dan semuanya akan terintegrasi," kata bupati yang biasa dipanggil Kaji Mbing ini, di Pendopo Muda Graha, Madiun, Kamis (11/10/2018).

Kaji Mbing menuturkan, sistem pemerintahan berbasi elektronik akan memudahkan pelaksanaan setiap kebijakan dan mempercepat terwujudnya visi misi.

Selain itu, juga memudahkan pengawasan, mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan.

Sebut Keberadaan di Wilayah Sangat Strategis, Dinas PUPR Bakal Awasi Proyek Avour Wilayut

Akan tetapi, untuk menuju ke arah itu, tidak serta merta dapat langsung diwujudkan.

Sebab, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga membutuhkan sarana dan sumber daya manusia yang mendukung.

"Kemarin sudah mulai kami jalankan, proses kami ketika sinkronisasi sudah berpikir mengarah ke sana. Di PAK 2018-2019 ini sudah ada cantolan program sistem berbasis elektronik. Tapi belum semuanya," kata Kaji Mbing.

Menjelang Tahun Politik 2019, Perhumas Ajak Masyarakat Surabaya Perangi Hoaks

Dikatakan Kaji Mbing, pemerintah Kabupaten Madiun harus memiliki data berbasis elektronik yang berkaitan dengan pemerintahan.

Untuk memiliki data berbasis elektronik yang akurat dan terintegrasi memang tidaklah murah, namun ia yakin akan sangat bermanfaat.

"Kalau kita sadari, ketika data itu salah tidak tepat sasaran, maka semuanya sia-sia. Jadi ini sangat penting. Mahal di depan tidak apa-apa, dua tahun berikutnya akan terasa murah dan efeknya nanti luar biasa. Apa yang akan kita berikan tujuannya kepada orang miskin tidak meleset, karena data ini," jelasnya.

Update Perkembangan Kasus Penyerangan Desa Suruhan Lor, Polres Tulungagung Undang Perwakilan Warga

Selain melakukan pendataan berbasis elektronik, ia juga ingin memastikan seluruh komputer yang digunakan di lingkup Pemkab Madiun tidak menggunakan software bajakan hingga tahun 2019.

"Saya anti pembajak (software bajakan). Semuanya sudah jalan. Hanya saja dilakukan secara perlahan," imbuhnya.

PP Nomor 24 2018 Diterbitkan, Urus Izin Bisa Melalui Elektronik Secara Terintegrasi

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved