Tanggapi Relaksasi DNI 54 Bidang Usaha, Amien Rais Sebut Jokowi Bawa Negara ke Penjajahan Ekonomi
Amien Rais memberikan komentarnya terkait keputusan pemerintah yang melakukan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) terhadap 54 bidang usaha.
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Mantan Ketua MPR, Amien Rais memberikan komentarnya terkait keputusan pemerintah yang melakukan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) terhadap 54 bidang usaha.
Menurut Amien Rais, langkah tersebut sama saja Jokowi membawa bangsa ini ke penjajahan ekonomi, karena pihak asing bisa berinvestasi sampai 100 persen terhadap suatu usaha di dalam negeri.
"Kita jadi kacung di negeri sendiri, tapi yang menikmati mereka," kata Amien Rais, usai menghadiri peringatan Milad Muhammadiyah ke 106 oleh PD Muhammadiyah Surabaya, di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya, Selasa (20/11/2018).
• Gerindra Jatim Ingatkan Caleg Ikut Turun Langsung dan Tidak Boleh Terlena dengan Coattail Effect
• Amien Rais Bakal Jewer Haedar Nashir yang Bebaskan Pilihan Warga Muhammadiyah di Pilpres 2019
Amien Rais melanjutkan, selain relaksasi DNI tersebut, banyaknya proyek yang bermodal dari asing dan bahkan langsung dikerjakan oleh pihak asing menurutnya semakin memperkuat bahwa presiden kurang berpihak dengan pengusaha dalam negeri.
"Bahkan 78 persen tanah di DKI ini bukan milik bangsa kita lo," ujar Penasihat PP Muhammadiyah ini.
Ekonom, Dradjad Hari Wibowo, yang hadir dalam kesempatan tersebut juga mendukung pernyataan Amien Rais bahwa langkah relaksasi tersebut merupakan suatu bentuk penjajahan ekonomi di negeri sendiri.
• Kondisi Bripka A, Polisi yang Diserang Orang Tak Dikenal di Lamongan telah Membaik usai Operasi Mata
"Itu sangat merugikan usaha ekonomi rakyat karena ada usaha-usaha kecil yang nanti akan diadu dengan pengusaha asing," kata Drajad.
Ia pun mencontohkan di Malang, akan ada persaingan industri rokok rumahan dengan pemodal asing yang akan membuka usaha serupa.
"Pengupasan umbi-umbian, kalau anda mengupas kentang dan akan dijadikan keripik kentang itu asing bisa masuk 100 persen sebagai investornya lo," ucap Drajad.
• Kapolda Jatim Jenguk Polisi di Lamongan yang Diserang Orang Tak Dikenal
• Sikap Muhammadiyah Tak Jelas di Pilpres, Amien Rais Beri Sindiran Keras dan Akan Jewer Haedar Nashir
Drajad mengatakan, tidak ada yang menjamin jumlah 54 sektor usaha yang telah direlaksasi DNI-nya tidak akan bertambah.
"Siapa yang bisa percaya ini tidak akan dilakukan lagi, ini yang mengumumkan langsung Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dan di sampingnya ada Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, yang juga ketua umum Golkar," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk merelaksasi 54 bidang usaha dari DNI, walaupun kabar terakhir mengatakan yang sudah mendapat persetujuan baru 28 bidang usaha.
• Jokowi Sapa Warga Muhammadiyah, Pengamat Politik Unair: Elit Muhammadiyah Sangat Terbuka
• Polisi Lamongan Diserang, 8 Fakta Baru Terkuak, Kronologi hingga Diduga Terhubung Kelompok Radikal
Sedangkan 28 bidang usaha lainnya menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) terkait dengan KBLI dan persyaratan.
Ketika sudah keluar dari DNI maka bidang usaha tersebut terbuka 100 persen bagi siapapun untuk berinvestasi termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM).
